Rocky Gerung Perkirakan Topik ILC 2024 Bahas Buku Jokowi, Sindir soal Mobil Esemka dan Ibu Kota Baru

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung mengkritik rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemindahan ibu kota.

Rocky Gerung juga menyambungkannya dengan janji Jokowi pada di awal kampanyenya, soal Mobil Esemka.

Dilansir TribunWow.com, hal ini diungkapkan Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk 'Perlukah Ibu Kota Dipindahkan?', Selasa (20/8/2019).

Mulanya Rocky Gerung mengatakan ada pesimisme mengenai rencana pemindahan ibu kota.

Menurutnya, hal ini karena tidak adanya alasan yang pasti, apakah geografi, histori dan lainnya.

"Dari alasan itu, orang pesimis kan. Nah kalau kita tidak menemukan alasan otentik dari pindahnya ibu kota. Ada alasan lain, bukan ibu kota pindah, tapi pusat pemerintahan. Itu juga blur, apa yang dimaksud," sebut Rocky Gerung.

• Fahri Hamzah Sebut Jokowi 5 Tahun Terjebak Kurungan Feodalisme: Menurut Saya Dia Menikmati, Dijebak

Dirinya pun menegaskan bahwa pusat pemerintahan ada di kepala bukan di istana.

"Di zaman modern, pusat pemerintahan bukan di istana, tapi di otak, di kepala. Kalau pusat pemerintahan kosong enggak ada gunanya itu."

"Jadi ini soalnya, orang merasa ada yang aneh dalam diskusinya," sebutnya.

Lantas Rocky Gerung menyindir mengenai janji kampanye Jokowi untuk mengembangkan Mobil Esemka.

"Orang yang mulai cari keterangan dari prestasi Pak Jokowi, kenapa dia pesimis? Sebab bab I dari biografi Pak Jokowi adalah soal Esemka adalah dia ngibul," sebut Rocky Gerung.

"Sekarang kita tahu Pak Jokowi akan tutup masa pengabdiannya di 2024. Karena itu tadi ada bab 2023 supaya ada bab terakhir dari biografi dia. Itu legalycy-nya, bab 1 ngibul bab terakhir asbun (asal bunyi) enggak ada konsistensi kan, sehingga nanti di ILC 2024 pembahasan buku Jokowi. Judulnya dari 'ngibul to asbun'," ungkapnya.

• Di ILC, Sherly Annavita Tanyakan Urgensi Ibu Kota Pindah: Apakah Ada Jaminan Indonesia Membaik?

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Maruarar Sirait pun memotong statement Rocky Gerung.

"Saya senang ya kita diskusi, kita memerlukan dari luar dan dalam ya Bung Rocky, ya mengkritisi seperti ini, saya katakan itu bagus. Tapi saya katakan ya Bung Rocky, mengkritisi itu dari dalam tidak mudah juga," ujar Maruarar.

"Okey, saya mengkritisi dari luar," kata Rocky Gerung menimpali.

Maruarar meminta agar Rocky Gerung juga memahami ada pemerintahan yang tidak sempurna.

"Kita harus akui tidak ada pemerintahan yang sempurna, kita punya presiden pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi diihat adakah usahanya? Adakah progresnya?," sebut Maruarar.

"Bukan, poin saya ide pemindahan ibu kota, yang lain saya tidak peduli," tambah Rocky Gerung.

"Tentu dengan proses 5 tahun ini Bung Rocky ya, tentu Pak Jokowi tahu struktur legalitas yang ada," pungkas Maruarar.

Karni Ilyas pun meminta keduanya tetap berdiskusi sesuai topik yang seharusnya.

Lihat video dari menit ke 4.30

Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakinkan agar Ibu kota Indonesia yakni di DKI Jakarta harus segera dipindah.

Jokowi mengungkapkan hal ini di Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019), dikutip dari rilis yang diterima TribunWow.com, Jumat (16/8/2019).

Jokowi mulanya menyebutkan bahwa fokus pemerintah di tahun 2020 akan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Karena hal ini, pengembangan ekonomi di luar Pulau Jawa akan dimaksimalkan.

"Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pusat ekonomi terlalu berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," papar Jokowi.

• Bahas soal Pemindahan Ibu Kota, Indro Warkop Singgung Soekarno hingga Washington DC

"Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," ujarnya.

Diyakinkannya, ibu kota baru tidak hanya menjadi simbol identitas, namun juga kemajuan bangsa.

"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil."

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kita dorong partisipasi swasta, BUMN (Badan usaha milik negara), maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," pungkasnya.

Dilansir TribunWow.com dari laman resmi setkab, Jokowi menyebut 3 wilayah yang jadi incaran lokasi calon ibu kota baru, Selasa (6/8/2019).

"Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian, meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa.

"Pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi,” ungkap Jokowi.

Adapun 3 provinsi yang disebut presiden di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Sedangkan perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu hektare dibutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun.

Bappenas menyebut pembiayaan itu memiliki porsi Rp 250 trilun dari pemerintah, sedangkan sisanya dari swasta.

• Rocky Gerung Jelaskan Bahaya Paru-paru Dunia Jadi Lokasi Ibu Kota: Bahaya Bagi Kecerdasan Presiden

Skenario kedua, wilayah 30 ribu hektare dengan biaya Rp 323 triliun.

"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019).

"Karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," imbuhnya.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Lailatun Niqmah)

WOW TODAY: