Menteri BUMN Sedang Ibadah Haji saat Blackout, Fadli Zon: Tetap Harus Tanggung Jawab Dong

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, meminta Menteri BUMN, Rini Soemarno, untuk bertanggung jawab atas kejadian pemadaman listrik di hampir separuh wilayah Pulau Jawa.

Menurut Fadli Zon, meskipun Rini Soemarno diketahui sedang melakukan ibadah haji, seharusnya ia tetap memberikan klarifikasi mengenai kejadian itu.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Fadli Zon saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club Selasa (6/8/2019).

Mulanya Fadli Zon menyoroti tentang ketidakmampuan Indonesia mengatasi masalah pemadaman listrik.

• Pertanyakan Kinerja PLN, Fadli Zon: Pasti Ada yang Keliru

"Mengatasi persoalan pemadaman massal ini kita seperti tak berdaya, dan ini menurut saya menunjukkan kerapuhan kita sebagai sebuah negara di dalam persoalan enegi, persoalan kedaulatan enegi dan persoalan yang terkait dengannya," kata Fadli.

Fadli juga meminta PLN untuk tidak melakukan kriminalisasi terhadap pohon tumbang yang dijadikan alasan sebagai penyebab blackout.

"Ini harus dilihat dalam big picture, satu gambaran yang lebih besar, jangan melihat itu dalam gambaran yang kecil dan mencari-cari, mengkriminalisasi pohon sengon dan sebagainya," tuturnya.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk sebanyak 269 juta, seharusnya kebutuhan dasar seperti listrik dan pangan menjadi perhatian utama.

"Karena menurut saya ini persoalan kita sebagai sebuah bangsa yang jumlah penduduknya mencapai 269 juta harus mempunyai kedaulatan pada berbagai sektor public services yang dasar, pelayanan listrik ini dasar, pangan ini dasar, BBM ini dasar," ucapnya.

Untuk itu, Fadli mengungkapkan kejadian blackout yang merugikan banyak masyarakat ini tidak bisa ditoleransi. 

Hal tersebut dianggapnya semakin parah ketika pemadaman terjadi di wilayah yang luas dan dalam waktu yang cukup lama dilakukan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.

"Saya kira tidak bisa ini ditolerir bisa terjadi di sebuah negara seperti indonesia ada pemadaman massal tanpa ada penjelasan, peringatan terlebih dahulu," kata dia.

• 43 Ikan Koi-nya Mati karena Blackout, JJ Rizal Sebut Alasan PLN bak Kisah Fiksi Rocky Gerung

Atas kejadian ini, Fadli menyimpulkan dua hal.

"Kalau saya mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh pihak PLN, paling tidak bisa kita simpulkan dua hal," ucapnya.

Kesimpulan pertama yakni kejadian blackout tidak disebabkan karena faktor alam.

"Blackout ini bukanlah karena satu faktor force majeure, bukan karena bencana alam, peperangan, kerusuhan atau sejenisnya ya."

"Dan ini sebagai objek vital tentu ini satu hal yang bisa jadi kesimpulan sementara," lanjutnya.

Dan kesimpulan kedua yakni adanya kekeliruan dalam sistem PLN.

Kedatangan Presiden Jokowi ke Kantor Pusat PLN disebutnya sebagai pertanda adanya kekeliruan.

"Yang kedua, simpang siur informasi mengenai blackout ini dan lamanya waktu perbaikan seperti juga pertanyaan presiden terhadap direksi PLN, ini menandakan ini ada yang keliu," kata Fadli.

"Ini harus diakui ada yang keliru, kalau enggak masa presiden salah bertanya terhadap direksi PLN, pasti ada yang keliru dari sistem PLN, baik dari sisi perecanaan, mitigasi, pengawaan dan tentu saja pemeliharaan dan lain-lain."

Lebih lanjut ia mempertanyakan kinerja dari para karyawan di PT PLN.

Bahkan Fadli menyebut harus diadakan audit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tubuh perusahaan BUMN ini.

"PLN dari sisi kinerja ini harus dipertanyakan dan ini harus ada audit," kata dia.

Fadlin Zon lalu mengungkapkan perlu diadakannya investigasi untuk mengetahui penyebab pasti blackout yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) lalu.

"Saya kira ini yang perlu dilakukan untuk kesimpulan akhir tentunya harus ada investigasi," ungkap Fadli.

• Rizal Ramli Beberkan PLN Pernah Nyaris Bangkrut: Direksinya Datang ke Kami Ngemis-ngemis

Lebih lanjut Fadli Zon menyataan kejadian blackout itu termasuk kejadian luar biasa.

Hal itu disebabkan karena sistem listrik di Pulau Jawa dan Bali sebenarnya masih memiliki cadangan sekitar 21,65 persen.

"Seperti tadi dikatakan adalah kejadian luar biasa," kata dia.

"Kalau saya sebagai orang yang bukan ahli kelistrikan, tapi dari segi policy saja, kita lihat neraca beban dan pasokan listrik di Jawa dan Bali itu sebesar 27.070 mega watt, sementara kapasitas listrik terpasang itu mencapai 34.550 mega watt, artinya masih ada cadangan sekitar 21,65 persen yang dimiliki sistem listrik di Jawa dan Bali," lanjutnya.

Menurutnya, penjelasan mengenai kejadian serupa yang pernah terjadi di negara lain tak patut dijadikan solusi.

Hal itu dapat menimbulkan pandangan masyarakat bahwa pemadaman listrik massal itu merupakan hal yang wajar.

"Ini sebagai garis dasar untuk melihat bagaimana persoalan yang ada mesti harus ada jawaban yang bertanggung jawab, bukan kita dibawa berkeliling dengan teori dan cerita dan juga pendekatan perbandingan yang fatalistik bahwa di negara lain pun ini juga terjadi."

"Ini sangat berbahaya karena nanti orang mau dibiasakan nanti kalau ada pemadaman massal lagi ya suatu hal yang biasa saja," kata dia.

"Ini dapat menghancurkan satu trust  (kepercayaan-red) terhadap sistem kita," lanjutnya.

Kejadian blackout yang merugikan banyak orang ini disebut Fadli merupakan tanggung jawab Menteri BUMN, Rini Soemarno.

• Serikat Pekerja Bongkar Bobroknya PLN: Direksi kalau Ngelawan Pemerintah, Dicopot Jabatannya

Meskipun diketahui sang menteri sedang menjalankan ibadah haji, namun Fadli menyebut Rini Soemarno seharusnya ikut angkat bicara terkait perasalahan ini.

"Kemarin banyak sekali komunikasi mati, sektor perbankan juga, semua ini arus dihitung berapa kerugian materiel dan imateriel yang terjadi di dalam kasus pemadaman kemarin."

"Jadi harus ada yang bertanggung jawab, termasuk menteri BUMN harus bertanggung jawab."

"Sekarang ini kan juga enggak kedengaran juga meskipun sedang melakukan ibadah haji," lanjutnya.

Menurut Fadli, ibadah haji seharusnya tidak menghalangi Rini Soemarno untuk ikut angkat bicara perihal masalah tersebut karena komunikasi masih bisa dilakukan. 

"Tapi menurut saya tetap dong bertanggung jawab dan berbicara," kata Fadli.

"Saya kira tidak ada halangan komunikasi dalam melakukan hal itu," lanjutnya.

Lihat video berikut ini: