Kuasa Hukum FPI Yakin Izinnya Diperpanjang oleh Pemerintah: Semua Sudah Lengkap Kok

TRIBUNWOW.COM - Kuasa hukum Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI), Sugito Atmo Prawiro meyakini proses perpanjangan izin FPI akan disetujui pemerintah.

Diketahui berlaku izin organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) telah habis pada 20 Juni 2019 lalu.

Saat ini, FPI sedang dalam masa menunggu kepastian akankah izinnya diperpanjang pemerintah.

Dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube Kompas TV, Kamis (1/8/2019), Sugito Atmo menuturkan tak ada masalah selain rekomendasi dari kementerian agama.

"Hanya masalah proses kepengurusan baik tingkat administrasi dan lainnya sudah lengkap kecuali mengenai masalah komunikasi kementerian agama," ujar Sugito Atmo, Rabu (31/7/2019).

• FPI Disindir Maman Imanulhaq Terlalu Berpolitis, Awit Mashuri: Sensi Aja Masalah Pilpres

Ia mengatakan semua syarat telah diberikan dan telah lengkap.

"Ada beberapa yang perlu mengenai pancasila juga dimintakan. Semua sudah lengkap kok."

Ia pun mengaku tak mengerti jika ada masalah yang lain.

"Saya tidak tahu jadi tinggal menunggu rekomendasi menteri agama saja jadi setelah administrasi tidak ada masalah," tambah Sugito Atmo.

"Sekarang sudah pengurusan kasus sejak satu bukan yang lalu. Jadi kalau keluar tinggal melengkapi hasil lengkap semua," pungkasnya.

Izin FPI di Ujung Tanduk

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019), sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin FPI sebagai ormas.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).

"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi dikutip dari AP melalui VOA pada Minggu (28/7/2019).

Jokowi juga menuturkan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.