Mardani Ali Sera Usul Perampingan Menteri Kabinet Jilid II 2019, Begini Jawaban Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) angkat suara soal usulan perampingan Menteri Kabinet Jilid II 2019-2024.

Jokowi mengatakan, dirinya belum berpikir soal perampingan Menteri Kabinet Jilid II 2019-2024.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Minggu (28/7/2019), meminta publik untuk bersabar.

"Belum sampai ke sana," ungkap Jokowi setelah makan siang di Makan Mbah Karto, Sukoharjo, Minggu (23/7/2019).

Meski begitu ia mengungkapkan, jajaran Menteri Kabinet Jilid II 2019-2024 akan lebih bervariasi.

Tak hanya dari golongan senior, namun banyak pula dari golongan muda.

"Akan banyak warna yang muda-muda, sekali lagi perkembangan dunia yang dinamis, lebih respons secara cepat,perlu energi," jelas Jokowi.

• Jokowi di Sukoharjo, Santap Siang dengan Awak Media hingga Beri Reaksi soal Gibran Jadi Wali Kota

Diketahui, perampingan menteri kabinet muncul dari usulan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera.

Mardani Ali Sera mengusulkan, menteri kabinet maksimal berjumlah 20 orang saja.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” kata Mardani Ali Sera dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com.

Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, dengan tak banyaknya jumlah Menteri dapat membuat kementerian lebih efisien dan efektif.

Hubungan antar kementerian akan lebih bersinergi.

“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” ucap Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

• Jokowi Sebut Izin FPI Mungkin Tak Diperpanjang hingga Ajukan Persyaratan

Lebih lanjut, ia ingin agar Indonesia mencontoh negara-negara maju yang tidak terlalu banyak memiliki jumlah menteri.

Seperti, Kementerian Luar Negeri banyak digabung dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).