PKS Tegaskan Tak Minat Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf: Yakin Bersama Pihak 'KamiOposisi'

TRIBUNWOW.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak tertarik untuk bergabung ke koalisi pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

PKS akan tetap berada di luar pemerintah atau oposisi.

"Semua partai punya kebebasan memutuskan langkah politik masing-masing. Saya pribadi selalu berpendapat, koalisi pendukung Prabowo sesuai etika dan logika publik menjadi #KamiOposisi. PKS insyaAllah istiqomah. Walau keputusan akhir ada di Musyawarah Majelis Syuro," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Minggu (28/7/2019).

Hal ini menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden, Moeldoko bahwa setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dibubarkan maka akan ada koalisi plus-plus.

Sikap PKS berada di luar pemerinahan itu dia yakin akan diikuti oleh partai politik lainnya.

"PKS yakin insyaAllah akan bersama dengan banyak pihak di #KamiOposisi," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

• Ali Ngabalin Menangis Ajak Kader Muda PKS dan Gerindra Berkoalisi dengan Jokowi

Apalagi, bila koalisi pemerintah gemuk, maka akan ada partai di kubu Jokowi yang kecewa, sehingga kemudian berbalik menjadi oposisi.

"Parpol dan para penggiat demokrasi akan mendukung #KamiOposisi. Belum lagi peluang koalisi Pak Jokowi yang kecewa dengan pembagian kue," jelas Mardani Ali Sera.

PKB Syaratkan 6 Hal

Sementara itu, Ketua DPP PKB Lukman Edy angkat bicara mengenai pernyataan Kepala Staf Presiden, Moeldoko bahwa setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dibubarkan maka akan ada koalisi plus-plus dengan tambahan partai pendukung Prabowo-Sandi.

Menurut Edy, boleh boleh saja partai pendukung Prabowo-Sandi, masuk ke dalam kaolisi pemerintah Hanya saja partai tersebut harus terlebih dahulu menunjukkan bukti niat bergabung ke koalisi.

"Supaya tidak terkesan hanya dagang sapi berharap pembagian kursi kekuasaan. Kalau niat membangun koalisi hanya berdasar kepada kepentingan pragmatis seperti itu, bukan hanya PKB yang menolak tetapi masyarakat juga akan sinis," katanya, Jumat, (26/7/2019).

Niat yang harus ditunjukkan tersebut menurut Edy, pertama yakni, tidak mengulang kembali narasi-narasi yang berbau fitnah.

"Yang kedua menyatakan komitmen untuk tidak menggunakan politik identitas dalam membangun demokrasi kita," katanya.

Ketiga ia mengatakan partai tidak memberikan tempat kepada kekuatan intoleransi dan radikal, sekaligus menyatakan ikut bertanggung jawab mengikis semua potensi intoleransi dan radikalisme.

"Lalu, mau menjalankan semua visi dan misi ‘Indonesia Maju’ tanpa reserve," katanya.

Kelima, partai tersebut harus menunjukkan komitmen soliditas selama 5 tahun pemerintahan kedepan.

• Pansus, PKS, hingga Gerindra Tanggapi Tuduhan PSI soal Dugaan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

"Menertibkan semua pendukung yang belum ‘move on’, menghadapi kenyataan kemenangan Jokowi dan Makruf Amin dalam pilpres 2019 kemarin," jelasnya.

Pernyataan Moeldoko

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Moeldoko melihat bisa saja ke depan partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf akan bertambah, dari saat ini sembilan partai politik.

Ia menjelaskan, sampai saat ini partai koalisi pendukung Jokowi terbangun cukup baik, sehingga ke depan bisa saja mengalami penambahan dukungan partai politik yang sebelumnya berada di luar.

"Bahkan koalisi itu bisa plus-plus, kan gitu. Jadi bukan hotel aja yang plus-plus. Ya bisa aja koalisi yang kemarin terbangun, lalu ada tambahan lagi, itu namanya plus-plus," tutur Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Mantan Panglima TNI itu menyebut politik itu dinamis dan semuanya mungkin saja terjadi. Namun, dirinya belum dapat memastikan ada berapa tambahan partai politik yang akan masuk.

"Plusnya berapa nanti kita lihat. Ada kalkulasi politik sendiri tapi bisa dihitung lah," papar Moeldoko.

• Anies Baswedan Terapkan Kebijakan Ahok soal IMB, Om Way: Dulu Kan Dikritik, Kok Sekarang Dipakai?

Mantan Panglima TNI itu pun menyampaikan partai koalisi tidak ada yang permanen dan hal ini berdasarkan kajian di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

"Politik ya begitu, maksudnya tidak ada sesuatu yang permanen, semuanya sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru, rumus politik sudah seperti itu," pungkasnya.