Pilpres 2019

Apakah Sengketa Pilpres Bisa Dibawa ke Ranah Mahkamah Internasional?, Ini Kata Pakar Hukum

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana turut menanggapi soal isu gugatan yang dirumorkan dibawa ke Mahkamah Internasional.

Apakah Sengketa Pilpres Bisa Dibawa ke Ranah Mahkamah Internasional?, Ini Kata Pakar Hukum
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Sandiaga Uno (ketiga kanan) bersama pimpinan koalisi mengangkat tangan usai memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. 

TRIBUNWOW.COM - Setelah gugatan kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak Mahkamah Konstitusi, ada isu soal gugatan dibawa ke Mahkamah Internasional.

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana turut menanggapi soal isu gugatan ke Mahkamah Internasional tersebut.

Ia mengatakan, sengketa pilpres tak bisa dibawa ke dua peradilan internasional yakni International Court of Justice (ICJ) dan International Court of Crime (ICC).

Hal itu disampaikan Hikmahanto menanggapi wacana dari pihak yang tak puas atas putusan MK yang menolak seluruh permohonan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Soal Putusan MK, Maruf Amin: Penyelesaian yang Bijaksana, Gonjang-ganjing Pedebatan Bisa Diakhiri

"Ya enggak bisa lah. Kalau misalnya kita lihat dari statuta Mahkamah Internasional, pasal 34 ayat 1 itu di situ disebutkan bahwa hanya negara yang bisa berperkara di depan Mahkamah Internasional," ujar Hikmahanto saat dihubungi, Jumat (28/6/2019).

Ia mengatakan, peradilan internasional yang mengurus sengketa antarnegara adalah ICJ.

Biasanya, ICJ menangani kasus sengketa wilayah perbatasan antaa dua negara.

Indonesia dan Malaysia pernah bersengketa di ICJ saat memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Hikmahanto menyebutkan, memang ada peradilan internasional yang menangani kasus individu yakni ICC.

Namun ICC hanya berwenang menangani empat kasus pelanggaran HAM berat.

TKN Beri Imbauan pada Pendukung Jokowi: Jaga Ketertiban, Jangan Selebrasi Berlebihan

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved