Terbatas dengan Kubu Prabowo, Ferdinand Sebut Demokrat Lebih Intens Komunikasi dengan Kubu Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menyebutkan pihaknya memiliki intensitas komunikasi yang sangat sedikit dengan koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meskipun partainya termasuk partai pengusung capres dan cawapres 02 itu.

Diberitakan TribunWow.com dari Kompas.com, Ferdinand bahkan mengaku bahwa pihaknya tak diajak berdiskusi tentang apa yang yang dimohonkan pihak 02 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Melihat sidang MK kemarin kan Partai Demokrat tak diajak berdiskusi tentang bagian-bagian apa saja yang harus kami mohonkan ke MK," ujar Ferdinand saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).

"Jadi memang komunikasi antara Partai Demokrat saat ini sangat terbatas sekali. Sangat sedikit sekali," imbuh dia.

• Jawaban Jansen Sitindaon soal Kontribusi Demokrat di MK: Saya Hantam KPU dan Bawaslu Paling Keras

Karena hal tersebut, Ferdinand mengaku, belakangan ini Partai Demokrat justru lebih intensif menjalin komunikasi dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin dibanding dengan koalisinya sendiri.

"Sementara ini tentu dengan pihak 01. Dengan 02 komunikasi kita memang agak terbatas sekali. Kami lebih melakukan komunikasi dengan pihak yang berada di 01 saat ini," katanya.

Ferdinand juga menuturkan, komunikasi yang ia lakukan dengan pihak Jokowi-Ma'ruf saat ini semakin cair.

Hal ini dapat dilihat dari kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhi Bhaskoro Yudhoyono (Ibas), yang diterima dengan baik oleh Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ferdinand menyebutkan komunikasi yang dilakukan Partai Demokrat ini tidak hanya dilakukan oleh AHY dan Ibas saja, tapi juga dilakukan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dan para wakil ketua umum.

Namun, Ferdinand enggan mengungkapkan siapa saja elite di koalisi Jokowi-Ma'ruf yang mereka temui.

Meski demikian, Ferdinand menjelaskan, komunikasi tidak langsung menjurus pada pembahasan rencana pembentukan koalisi pemerintahan.

Ia mengungkapkan, pertemuan tersebut lebih mengarah pada penyamaan persepsi Demokrat dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf dalam masalah pembangunan.

"Komunikasi yang dilakukan membangun kerangka berpikir ke depan. Kita mau apakan bangsa ini. Prinsipnya bagi Partai Demokrat demokrasi itu adalah kontestasi. Kontestasi sudah selesai maka ayo bergandengan tangan membangun bangsa," ujarnya.

• Sebut Demokrat dan PAN Dekati Jokowi, TKN: Kubu Prabowo-Sandiaga Tinggal Dua, PKS dan Gerindra

Peran Demokrat di Sidang MK

Diberitakan TribunWow.com dari Kompas Petang seperti tampak dalam saluran YouTube KompasTV, Sabtu (22/6/2019), Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menjelaskan soal kontribusi Partai Demokrat dalam sidang sengketa Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi.

Mulanya news anchor KompasTV memberikan pertanyaan mengenai tak adanya Demokrat di sidang MK.

Jansen lantas menyinggung mengenai aksinya di Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019pada Selasa (21/5/2019) lalu.

Menurutnya, dalam sidang pleno itu, dirinyalah yang melayangkan 'hantaman' paling keras kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Saya pribadi, coba nanti diputar rekaman tanggal 21 yang menetapkan kemenangan Pak Jokowi, 01, saya lah satu-satunya di situ yang dalam tanda kutip menghantam KPU dan Bawaslu paling keras," ujar Jansen.

"Bahkan kata orang Jansen itu sampai memukul meja, untung mejanya tidak pecah, kata orang begitu. Karena saya pukul keras sekali," tuturnya.

• Andi Arief Serang Saksi 02 dan BPN soal DPT, Andre Rosiade: Bukan Hal Penting untuk Kami Tanggapi

Ia berkisah, saat itu ia menagih KPU yang tak melaksanakan rekomendasi Bawaslu.

"Karena saya waktu itu menemukan beberapa rekomendasi Bawaslu di Papua itu tidak dijalankan oleh Bawaslu, sedangkan rekomendasi Bawaslu itu sifatnya mengikat dan final," kata Jansen.

"Pasca itu sesuai tahapan pemilu, proses itu kan pindah ke MK kalau ada pihak yang tidak sepakat denga hasil pleno KPU."

Dijelaskannya kembali, saat itu capres 02 Prabowo Subianto lah yang menunjuk tim kuasa hukum, dengan ketua Bambang Widjojanto.

Ia mengatakan tak ada satupun dari Demokrat yang menjadi bagian dari kuasa hukum di MK untuk 02.

"Pak Prabowo itu kan sudah menunjuk kuasa hukum, Pak Bambang Widjojanto dan lain-lain."

• Bela Andi Arief yang Sebut Saksi 02 Menipu di Sidang MK, Jansen Sitindaon: Keadilan Itu soal Rasa

Jansen juga menjelaskan, tak hadirnya Demokrat di sidang MK, karena memang tak bisa.

"Kontribusi bagaimana? Kan kamu lihat sidang di MK itu, yang boleh masuk ke sana itu harus pakai Toga katanya, kan itu persyaratannya," ungkapnya.

"Kami partai Demokrat, tidak ada satupun yang ditunjuk jadi lawyer, tapi lawyer itu kan personal, bukan partai."

"Tidak ada satupun individu dari Demokrat yang ditunjuk jadi lawyer. Termasuk juga di Gerindra, PAN, PKS," pungkasnya.

Lihat videonya di menit ke 7.12:

TKN Sebut Kubu Prabowo-Sandi Tinggal PKS dan Gerindra

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (23/6/2019), Juru Bicara Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Razman Arif Nasution menyebut kubu Prabowo-Sandiaga hanya tinggal PKS dan Gerindra.

Razman Arif Nasution menyimpulkan hal itu dari pengamatan terhadap Partai Demokrat dan PAN.

Razman Arif Nasution mengamati komunikasi yang dibangun antara Partai Demokrat dan PAN dengan Jokowi.

Saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019), Razman Arif Nasution menyorot Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

• Prihatin pada Demokrat karena Ferdinand hingga Andi Arief, Senior Demokrat Dorong AHY Jadi Ketum

"Bagaimana AHY itu datang bertamu secara khusus, kemudian kita melihat juga pernyataan Pak Zulkifli Hasan."

"Maka kalau kami menganggap sekarang, kubu 02 itu sebetulnya tinggal dua, yaitu PKS dengan Gerindra," ungkap Razman Arif Nasution.

Meski demikian, Razman Arif Nasution tidak mempermasalahkan jika PKS dan Gerindra ingin bergabung dalam koalisi Jokowi.

Razman Arif Nasution meminta agar kedua parpol itu mengedepankan etika politik dengan menunggu selesainya pelaksanaan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebaiknya memang etika politiknya sebelum selesai pelaksanaan sidang MK ini, maka sebaiknya jangan dulu nyebrang, untuk menghargai kawan," pungkasnya.

(TribunWow.com/Ananda Putri/Roifah Dzatu)

WOW TODAY