Sidang Sengketa Pilpres 2019

Jawaban Jansen Sitindaon soal Kontribusi Demokrat di MK: Saya Hantam KPU dan Bawaslu Paling Keras

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon memberikan menjelaskan soal kontribusi Partai Demokrat di sidang sengketa Pilpres 2019, di MK.

Jawaban Jansen Sitindaon soal Kontribusi Demokrat di MK: Saya Hantam KPU dan Bawaslu Paling Keras
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. 

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menjelaskan soal kontribusi Partai Demokrat dalam sidang sengketa Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Jansen Sitindaon saat menjadi narasumber Kompas Petang seperti tampak dalam saluran YouTube KompasTV, Sabtu (22/6/2019).

Mulanya news anchor KompasTV memberikan pertanyaan mengenai tak adanya Demokrat di sidang MK.

Jansen lantas menyinggung mengenai aksinya di Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019pada Selasa (21/5/2019) lalu.

Menurutnya, dalam sidang pleno itu, dirinyalah yang melayangkan 'hantaman' paling keras kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Saya pribadi, coba nanti diputar rekaman tanggal 21 yang menetapkan kemenangan Pak Jokowi, 01, saya lah satu-satunya di situ yang dalam tanda kutip menghantam KPU dan Bawaslu paling keras," ujar Jansen.

"Bahkan kata orang Jansen itu sampai memukul meja, untung mejanya tidak pecah, kata orang begitu. Karena saya pukul keras sekali," tuturnya.

Bela Andi Arief yang Sebut Saksi 02 Menipu di Sidang MK, Jansen Sitindaon: Keadilan Itu soal Rasa

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon memberikan tanggapan terhadap pernyataan Kader Partai Demokrat Andi Arief yang 'menyerang' saksi 02, Agus Maksum dan BPN terkait masalah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon memberikan tanggapan terhadap pernyataan Kader Partai Demokrat Andi Arief yang 'menyerang' saksi 02, Agus Maksum dan BPN terkait masalah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. (Capture Kompas Tv)

Ia berkisah, saat itu ia menagih KPU yang tak melaksanakan rekomendasi Bawaslu.

"Karena saya waktu itu menemukan beberapa rekomendasi Bawaslu di Papua itu tidak dijalankan oleh Bawaslu, sedangkan rekomendasi Bawaslu itu sifatnya mengikat dan final," kata Jansen.

"Pasca itu sesuai tahapan pemilu, proses itu kan pindah ke MK kalau ada pihak yang tidak sepakat denga hasil pleno KPU."

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Lailatun Niqmah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved