Breaking News:

Sidang Sengketa Pilpres 2019

Jawab soal Jokowi Berikan THR PNS Lebih Awal, Yusril Ihza Singgung Janji Prabowo saat Debat Capres

Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan mengenai tim kuasa hukum 02 yang mempersoalkan kebijakan anggaran.

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO
Ketua Tim Hukum Joko Widodo - Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra hadir dalam sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Ketua tim hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan mengenai tim kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang mempersoalkan kebijakan anggaran pemerintahan Jokowi.

Diketahui tuntutan tersebut diungkapkan dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019).

Dikutip TribunWow.com dari tayangan Kompas Tv, Sabtu (15/6/2019), Yusril mulanya mengatakan tudingan itu harus dibuktikan.

"Anggapan bahwa kenaikan gaji pegawai, ada pemberian THR (Tunjangan Hari Raya), tunjangan itu sementara ini kami menganggap itu ditingkat hipotesis, akademik, itu harus dibuktikan," ujar Yusril.

Diungkapkannya, ada sebanyak 4,1 juta jiwa yang harus ditanyai apakah memilih Jokowi karena diberikan THR dan lain sebegainya.

"Jumlah pegawai negeri di Idonesia itu 4,1 juta jiwa, apa betul ketika gaji dinaikkan, tunjangan dinaikkan, diberikan, THR dibayarkan lantas mereka ini memilih Pak Jokowi," ungkapnya.

Kubu 02 Minta Hasil Pilpres Dibatalkan, KPU: Didasarkan pada Logika yang Tidak Nyambung

Ia lantas menyindir Prabowo Subianto yang pernah menuturkan akan menaikkan gaji kepada PNS saat debat capres lalu.

"Kan Pak Prabowo juga saat debat capres menyatakan 'kalau saya terpilih jadi presiden, saya akan naikkan gaji pegawai," singgung Yusril.

"Artinya beliau kan juga berfikir kalau sudah jadi presiden itu akan naikkan gaji pegawai juga. Apakah nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden orang tanya juga?" ujarnya.

"Saya kira momentum dibuktikan saja, apakah ini pegawai negeri yang 4,1 juta itu karena gaji dibayarkan," pungkasnya.

Menanggapi sindiran Yusril, Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Ali Lubis mengatakan yang dipermasalahkan adalah momennya.

"Menurut saya tidak ada masalah terkait pemberian THR, tapi momennya ini," ujar Ali yang turut menjadi narasumber.

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu, Komisioner KPU Palembang: Banyak yang Cari Saya

Menurutnya, THR tak perlu dipercepat apalagi dalam masa kampanye.

"Pada saat proses kampanye, kan yang jadi persoalan lebarannya kapan," ungkapnya.

"Kalau kita lihat peraturan ya, itu satu minggu sebelum lebaran, tapi ini jauh sebelum lebaran, artinya ini bukan mempersoalkan memberinya tapi momentumnya."

"Pada saat itulah kami menduga dijadikan alat, artinya mengiming-imingi, mempengaruhi pemilih," pungkas Ali.

Lihat videonya di menit ke 10:10

Dikutip dari Kompas.com, dalam sidang sengketa Pilpres 2019, kubu Prabowo-Sandiaga mempersoalkan 7 kebijakan anggaran pemerintahan Jokowi.

Di antaranya menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri.

Lalu menjanjikan pencairan gaji ke-13 dan THR lebih awal.

Menaikkan gaji perangkat desa.

Menaikkan dana kelurahan, mencairkan dana Bansos.

Hingga menaikkan dan mempercepat penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan menyiapkan skema rumah DP 0 persen untuk ASN, TNI dan Polri.

"Akan sangat mudah dipahami bahwa penggunaan anggaran negara dan program pemerintah itu adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh paslon 01 yang memanfaatkan posisinya sebagai Presiden petahana," kata Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto di hadapan majelis hakim.

Ini Penjelasan Jubir MK soal Isu Adanya Ancaman yang Didapatkan oleh Satu di Antara Hakim MK

Proses Kenaikan Gaji PNS

Sementara itu, kenaikan gaji PNS tidaklah turun tiba-tiba, lantaran ada beberapa tahapan prosesnya.

Di antaranya dibahas di DPR.

Rencana kenaikan gaji PNS pada tahun 2019, mencuat dalam Rapat RAPBN 2019 di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, 16 Agustus 2018.

Jokowi menyampaikan, kenaikan tersebut masuk dalam RAPBN 2019.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa alasan kenaikan ini adalah sudah lamanya gaji PNS tidak naik, yakni sejak 2015.

Setya Novanto Kedapatan Plesiran saat Izin Berobat, Petugas Pengawal Diperiksa

Selain itu juga untuk menjaga daya beli PNS agar sesuai dengan inflasi.

Setelah pengajuan tersebut, rencana kenaikan ini dibahas dan disetujui DPR.

Pada 31 Oktober 2018, DPR menggelar rapat paripurna.

Seluruh fraksi partai politik menyetujui rencana kenaikan ini, baik pendukung pemerintah maupun partai oposisi.

Sementara itu, PP sebagai aturan turunan terkait kenaikan gaji PNS itu baru ditandatangani Jokowi pada 13 Maret 2019 lalu.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Lailatun Niqmah)

WOW TODAY

ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved