Breaking News:

Pilpres 2019

Pendapat Tim Hukum Prabowo-Sandiaga dan Bantahan TKN soal Ma'ruf Amin Langgar UU Pemilu

Denny Indrayana, berpendapat bahwa calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin masih terdaftar sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara.

Editor: Mohamad Yoenus
Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim
Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin. 

TRIBUNWOW.COM - Tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana, berpendapat bahwa calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin masih terdaftar sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) saat mendaftarkan diri sebagai cawapres.

"Tim meyakini bahwa Ma'ruf Amin tidak memenuhi syarat formil sebagai cawapres, karena masih bekerja di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah," ujar Denny saat dikonfirmasi, Selasa (11/6/2019).

Ma'ruf Amin dianggap melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu.

KPU dan TKN Jawab BPN soal Maruf Amin Bisa Didiskualifikasi dari Pilpres: Itu Hal yang Mengada-ada

Bantahan TKN

Hal itu telah dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

TKN menegaskan, cawapres Ma'ruf Amin tidak melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti yang dituduhkan tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menjelaskan, definisi BUMN tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Arsul mengatakan, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN.

Sebab, kata dia, pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas.

Sedangkan, BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance.

Pengamat Politik Sebut Koalisi 02 Bubar Realistis, tapi Tidak bagi 01: Mana Ada Koalisi Menang Bubar

Beda pendapat

Denny Indrayana mengatakan, bagi yang menyebut bahwa anak usaha BUMN tidak termasuk BUMN, berarti menggunakan pendekatan korporasi.

Sedangkan, yang mengatakan termasuk BUMN, berarti menggunakan pendekatan antikorupsi.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved