Pilpres 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Jokowi-Ma'ruf Amin Bisa Didiskualifikasi dari Pilpres karena Hal Ini

Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebutkan bahwa cawapres 01 Ma'ruf Amin diduga telah melanggar Undang-Undang Pemilu.

Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Jokowi-Ma'ruf Amin Bisa Didiskualifikasi dari Pilpres karena Hal Ini
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Kuasa hukum calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto bersama Denny Indrayana dan Iwan Satriawan mendatangi Mahkamah Konstitusi pada Senin (10/6/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Tim Hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebutkan bahwa cawapres 01 Ma'ruf Amin diduga telah melanggar Undang-Undang Pemilu.

Diberitakan TribunWow.com dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto saat pihaknya mengajukan perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dijelaskan Bambang, dalam pengajuannya itu, pihaknya menambahkan sejumlah poin permohonan sengketa, satu diantaranya adalah terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) oleh Ma'ruf Amin.

"Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik," kata Bambang yang ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Soal Isu Demokrat Keluar dari Kubu Prabowo, Wasekjen Gerindra: Etika Berkoalisi Itu Perlu Dijaga

Bambang memaparkan, pasangan calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) ini diduga melanggar Pasal 227 huruf P UU Pemilu.

Mengutip Tribunnews.com, pasal tersebut menyatakan seorang calon atau bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan dimana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika dia sudah mencalonkan.

Bambang lantas menyebutkan bahwa Ma'ruf Amin telah melanggar pasal tersebut, mengingat dirinya masih tercatat memiliki jabatan di BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

"Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah namanya masih ada," kata Bambang di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin (10/6/2019).

Karenanya, Bambang lantas menyebutkan bahwa pasangan 01, Jokowi-Ma'ruf bisa saja didiskualifikasi.

"Ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi," ujar dia.

Ferdinand Hutahaean: Apakah Demokrat Sudah Tidak Dianggap di Koalisi Prabowo-Sandi?

Bambang menyoroti soal dokumen yang pihaknya miliki.

Disebutkannya, dokumen tersebut memperlihatkan bahwa Ma'ruf Amin belum menandatangin pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN.

"Ternyata beliau tidak memberi contreng. Katanya belum. Kok sampai sekarang belum juga?" kata Bambang.

(TribunWow.com/Ananda)

WOW TODAY

Ikuti kami di
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Ekarista Rahmawati Putri
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved