Soal Sikap Demokrat, Gerindra: Jangan Bikin Gaduh, Kalau Mau Keluar dan Kebelet Jadi Menteri Silakan

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade angkat bicara soal sikap Partai Demokrat yang tengah santer dibicarakan.

Diketahui bahwa Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik meminta supaya kedua capres, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto untuk segera membubarkan partai koalisi masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Andre meminta supaya Demokrat justru jangan membuat gaduh jelang keputusan gugatan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

• Dinilai Tak Serius Menangkan 02, Demokrat: Jangan seperti 2014 Ada Partai Diam-diam Pindah ke Jokowi

Bahkan, Andre mempersilakan jika Demokrat ingin keluar dari partai koalisi kubu 02, Prabowo-Sandi.

"Kita fokus gugat di MK jangan bikin gaduh," ujar Andre dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (10/6/2019).

"Kalau mau keluar silakan, kalau memang kebelet menjadi menteri setelah reshuffle Juni-Juli ini ya monggo, silakan," sambungnya.

Selain itu, Andre juga meminta jika Demokrat ada masukan bisa langsung disampaikan ke Gerindra bukan kepada publik langsung.

• Ferdinand Hutahaean: Keberadaan Kami di Koalisi 02 Hanya Tinggal Catatan dan Nama Saja

Untuk itu, dirinya menyatakan supaya partai berlambang mercy itu selalu menjaga etika berkoalisi hingga proses pilpres selesai dilakukan.

"Berkoalisi itu kalau punya masukan silakan disampaikan di dalam (secara internal), bukan bikin gaduh," jelas Andre.

"Di situ saling memberikan masukan, tapi di internal bukan merongrong atau bikin gaduh terus."

"Kalau ingin bertahan, ya tolong etika koalisi itu dijaga, jangan bikin gaduh terus," tandasnya.

• Jansen Sitindaon Jelaskan Kapan Waktu Partai Demokrat akan Nyatakan Sikap pasca-Pilpres 2019

Sementara itu, diketahui Rachland meminta supaya Jokowi dan Prabowo membubarkan koalisi partai politik melalui akun twitternya, @RachlandNashidik, minggu (9/6/2019).

Berikut kicauan lengkap dari Rachland, dikutip dari Kompas.com.

"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput.

(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.

Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai.

Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.

• Jokowi & Prabowo Diminta Bubarkan Koalisi, Demokrat Langsung Singgung Sikap Gerindra di Pilpres 2014

Permohonan Gugatan Sengketa Pilpres BPN Prabowo-Sandi ke MK

Diketahui adapun dalam berkas permohonan perselisihan hasil pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga, ada 7 poin yang menjadi petitum atau tuntutan.

Tujuh poin tersebut adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif;

• Demokrat Minta Gerindra Gelar Open House di Rumah Prabowo: Soal Polemik Koalisi Mari Kita Tutup

4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019;

5. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024;

• Pamit akan Mundur, Jansen Sitindaon Mengaku Dibenci Warga Kampung Halamannya karena Dukung Prabowo

6. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, atau;

7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

(TribunWow.com)

WOW TODAY: