Breaking News:

Pilpres 2019

Jokowi & Prabowo Diminta Bubarkan Koalisi, Demokrat Langsung Singgung Sikap Gerindra di Pilpres 2014

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon tanggapi Jokowi dan Prabowo yang diminta untuk segera membubarkan partai koalisi pasca-pilpres 2019 digelar

Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Lailatun Niqmah
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. 

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menanggapi soal kedua Capres, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto yang diminta untuk segera membubarkan partai koalisi, pasca-pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tanggapan itu disampaikan Jansen melalui sambungan telepon dalam acara 'Primetime News' di Metrotv, dikutip TribunWow.com, Senin (10/6/2019).

Mulanya Jansen menjelaskan bahwa permintaan itu berasal dari cuitan Rachland Nashidik.

Demokrat Minta Gerindra Gelar Open House di Rumah Prabowo: Soal Polemik Koalisi Mari Kita Tutup

Ia menjelaskan bahwa permintaan Jokowi dan Prabowo untuk segera membubarkan partai koalisinya merupakan pernyataan pribadi Rachland selaku Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Jansen menjelaskan bahwa kicauan Rachland memang bertujuan untuk menurunkan suhu politik yang dinilai memanas pasca-pilpres.

"Pernyataan itu diarahkan memang tujuannya untuk menurunkan tensi politik kita yang juga akan mengalir ke 'akar rumput' ya, ke bawah pasca-pilpres kita yang keras kemarin," ujar Jansen.

Kemudian, Jansen menjelaskan soal tidak adanya aturan yang menyatakan kapan koalisi sebaiknya dibubarkan pasca-pilpres.

Terkait itu, dirinya langsung menyinggung sikap Gerindra pada Pilpres 2014 lalu.

Andre Rosiade Bicarakan Bersyukurnya Gerindra jika Demokrat Masih Mau Berjuang Bersama Prabowo-Sandi

Jansen menyatakan bahwa saat itu tidak ada sikap tegas dari Gerindra sebagai pimpinan koalisi setelah pilpres selesai dilakukan.

"Dalam tradisi politik Indonesia ini, di Undang-Undang Pemilu misalnya, tidak ada aturan terkait sesungguhnya kapan sebuah koalisi itu akan bubar begitu lah," jelas Jansen.

"Misalnya di 2014 kita lihat ya, Gerindra selaku pimpinan koalisi ketika itu tidak menyatakan sebenarnya ke publik kalau koalisi ini selesai."

"Kalau kita lihat tiba-tiba saja Golkar itu masuk ke Pak Jokowi, PPP masuk ke Pak Jokowi, PAN masuk ke Pak Jokowi," sambungnya.

Demokrat: Tak Mungkin Bangsa Besar jika Elite Politik Tak Saling Silaturahmi saat Pilpres Memanas

Jansen menjelaskan bahwa permintaan untuk membubarkan koalisi bisa menjadi tradisi baru setelah rekapitulasi suara diumumkan.

Ia menyatakan bahwa hal tersebut juga bisa untuk menurunkan tensi politik yang memanas setelah pilpres selesai digelar.

"Jadi ini sebenarnya bagian agar kita punya tradisi baru begitulah dalam konsep koalisi begitu, sekaligus juga mungkin ini resep yang bisa dicoba untuk menurunkan tensi politik di bawah," tandas Jansen.

Pamit akan Mundur, Jansen Sitindaon Mengaku Dibenci Warga Kampung Halamannya karena Dukung Prabowo

Halaman
12
Tags:
Partai DemokratPartai GerindraPilpres 2014Jokowi-Maruf AminPrabowo-Sandiaga
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved