Breaking News:

Pilpres 2019

Barang Bukti Link Berita BPN Banyak Dikritik Tokoh, Respons Dahnil Anzar: Ada Masalah Pemahaman

Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi sejumlah respon perihal BPN menyertakan link berita sebagai bukti gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 ke MK.

Capture Youtube Indonesia Lawyers Club
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi sejumlah respon perihal BPN menyertakan link berita sebagai bukti gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

TRIBUNWOW.COM - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi sejumlah respon perihal BPN menyertakan link berita sebagai bukti gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut dikatakannya saat menjadi narasumber dalam program Catatan Demokrasi Kita, dikutip TribunWow.com dari saluran Youtube Indonesia Lawyers Club, Selasa (28/5/2019).

Mulanya Dahnil ditunjukkan sejumlah respon tokoh terkait bukti link BPN.

Tampak Kuasa Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan barang bukti link tersebut dapat menjadi bukti di persidangan.

Sedangkan Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai bukti link BPN bisa menjadi bulan-bulanan dalam persidangan.

Dahnil lantas memberikan penejelasan mengapa kubunya yakin membawa bukti link berita ke MK.

"Beberapa TKN menyebutkan link berita tidak bisa menjadi bukti, sedangkan Prof Yusril menyebut berbeda, saya pikirkan ada masalah dengan pemahaman di situ," ujar Dahnil.

Soal Tuntutan Kuasa Hukum Prabowo, TKN Jokowi: Siapa pun yang Belajar Hukum Agak Terkaget-kaget

Ia menuturkan link berita yang dijadikan bukti oleh BPN bersumber dari media yang kredibel.

"Kedua yang harus dipahami adalah berita dari situs-situs yang kredibel tentu mereka berangkat dari fakta dan data  yang kuat dan itu tentu bisa jadi rujukan," ungkapnya.

Dijelaskannya lagi, melihat dari pengalaman di kubunya, link berita juga dapat mejadi dasar oleh kepolisian dalam menjerat seseorang.

"Ketiga jangan lupa banyak sekali orang-orang di BPN itu atau pendukung Prabowo-Sandi yang dijerat hukum gara-gara link berita, itu yang jadi dasar oleh polisi oleh pihak pengadilan dan sebagainya jadi keliru kalau menyebut itu tidak bisa menjadi dasar," pungkasnya.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi sejumlah respon perihal BPN menyertakan link berita sebagai bukti gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi sejumlah respon perihal BPN menyertakan link berita sebagai bukti gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Capture Youtube Indonesia Lawyers Club)

Sementara itu, menjadia narasumber di program yang sama, influencer TKN, Arteria Dahlan menyebutkan link berita bisa menjadi bukti.

Namun menurutnya hal itu harus disertai dengan bukti lain.

"Saya tidak mau berdebat, Profesor Yusril kah atau mendebat Pak Fadli Zon, saya hanya katakan, kalau memang link berita itu tidak bisa menjadi bukti independen, bukti bisa tapi tidak bisa menjadi bukti independen, artinya apa, membutuhkan bukti-bukti atau alat bukti yang lain, bisa saksi bisa dokumen bukti yang lain," ujar Arteria.

"Ini yang saya katakan, mohon dicermati lagi, dan jangan sampai permohonannya sejak awal tidak memenuhi persyaratan formal," katanya.

"Nanti ditolak atau di N O kan oleh Mahkamah Konstitusi dibilang Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari rezim yang koruptif," ungkapnya.

Lihat video di menit ke 1.10:

Sebelumnya, Feri Amsari menuturkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi  harus memiliki bukti yang lebih sahih dari sekadar link berita, dikutip dari Kompas.com.

"Kalau hanya itu (link berita) sangat lemah. Kurang kuat untuk mendukung dalil-dalil pemohon terkait dengan perselisihan hasil Pilpres 2019," kata Feri saat dihubungi, Senin (27/5/2019).

Feri meyakini, tim kuasa hukum kubu 02 yang dipimpin mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto punya bukti-bukti lain untuk mendukung bukti link berita yang mereka sertakan dalam gugatan.

“Kalau tidak, ya mereka bisa jadi bulan-bulanan dalam persidangan. Karena bukti link berita sangat lemah," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.

Halaman
123
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved