Perludem: Link Berita Tak Cukup untuk Mendalilkan Pemilu Curang Terstruktur, Sistematis, dan Masif

TRIBUNWOW.COM - Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai link berita bisa saja dijadikan sebagai bukti dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Fadli saat menjadi narasumber di program CNN Indonesia, seperti dalam saluran YouTube CNN Indonesia, Selasa (28/5/2019).

"Bahwa link atau tautan berita itu bisa menjadi alat bukti, saya ingin menjawab bisa. Tapi tentu saja harus dilihat relevansi alat bukti tersebut dengan pokok permohonan yang diajukan," kata Fadli.

• Sebut Bukti Link Berita sebagai Strategi, Hendarsam: TKN Reaktif Sekali, Paranoid atau Gimana?

Dijelaskannya, ada dua hal yang paling penting di dalam permohonan perselisihan hasil pemilu.

"Satu, uraian pokok permohonan, itu yang akan menjadi uraian terkait dengan di mana sih sebetulnya kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, dan yang benar menurut pemohon itu berapa. Itu yang paling penting," jelas Fadli.

Fadli menjelaskan, untuk membuktikan itu maka bukti adalah hal yang penting untuk dimiliki.

"Kesesuaian antara dalil dan alat bukti, kesesuaian antara dalil dengan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, itu yang akan diuji," ujar Fadli.

Terkait apakah alasan kecurangan bisa menyebabkan adanya kesalahan penghitungan suara, Fadli menjelaskan, hal tersebut bisa saja terjadi.

"Tapi tentu harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang terverifikasi, mempunyai kesesuaian antara yang satu dengan yang lain," jelas Fadli.

"Dan yang paling penting, jangan lupa bahwa ada kesalahan penghitungan suara dengan sebab kecurangan itu harus memiliki signifikansi suara dengan hasil pemilu yang ditetapkan KPU."

"Jadi, misal ada kecurangan terjadi di suatu tempat, misal ada 10 orang yang tidak berhak memilih tapi dia memberikan suara misalnya, Nah bisa saja itu terbukti di persidangan."

• Sebut Bukti Link Berita Lemah, Pengamat: Kubu Prabowo-Sandi Bisa Jadi Bulan-bulanan di Persidangan

Namun, jelas Fadli, 10 ini belum cukup sebagai bukti yang mampu memberikan signifikansi terhadap perubahana hasil pemilu oleh KPU.

"Butuh skala yang lebih besar. link tautan berita jadi bukti boleh, tapi tentu ini tidak cukup untuk kemudian kalau ingin mendalilkan sebuah proses pelaksanaan pemilu yg didalilkan curang secara terstruktur, sistematis, dan masif," papar Fadli.

"Perlu kesesuaian antara alat bukti dan bukti-bukti yang lain. Dan MK kalau kita lihat dalam peraturan MK juga akan menguji kok semua informasi."

"Kita terhadap ini yang dilakukan MK agar semua asumsi-asumsi yang muncul di publik, semua dugaan yang muncul bisa terverifikasi dengan mekanisme pemeriksaan di persidangan," jelas dia.

Simak videonya mulai menit ke 22.25: