Pilpres 2019
Sinyal Positif Pakar Hukum terkait Gugatan BPN ke MK, Prabowo-Sandi Berpeluang Balikkan Keadaan
Sejumlah pakar hukum memberikan analisis terkait adakah kemungkinan Prabowo dapat lolos di sengketa Pilpres 2019. Namun ad ajuga pakar
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Lailatun Niqmah
"Dan itu diajukan kembali ke MK saja biarkan saja nanti sidang itu terbuka, dan dinilai secara bersama-sama dan biar proses itu berjalan di sana," tandasnya.
Pakar Hukum yang Menilai Langkah Kubu 02 Menang Berat
1. Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai gugatan hasil Pilpres 2019 kubu 02 bisa kandas di Mahkamah Konstitusi.
Ia menilai, gugatan tersebut bisa saja ditolak MK.
Hal ini disampaikan Refly Harun saat menjadi narasumber di acara Breaking iNews, pada Rabu (22/5/2019) kemarin.
Mulanya Refly mengatakan MK memiliki paradigma berfikir.
"Jadi MK itu dari sisi kualitatif terbukti katakanlah satu, dua, tiga, empat, lima, kecurangan misalnya, dan itu dianggap electoral fraud atau kecurangan," jelas Refly Harun dikutip dari YouTube Inews TV, pada Kamis (23/5/2019).
"Itu ada paradigma yang mengatakan bahwa sepanjang itu tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilu, maka permohonan akan ditolak, kira-kira begitu," tambahnya
"Jadi bukan tidak terbukti, terbukti hanya tidak signifikan memperngaruhi hasil," ujar Refly Harun.
• Mahfud MD Perkirakan Kondisi Negara setelah MK Putuskan Sengketa Pilpres: Akan Terjadi Hal yang Sama
2. Feri Amsari
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan 51 alat bukti yang dimiliki Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi masih terlalu sedikit, dikutip dari Kompas.com.
Sehingga tidak cukup kuat untuk memenangkan sengketa di MK.
Selain itu, dalil dugaan kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) pernah digunakan BPN dalam sengketa proses di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hasilnya, Bawaslu menolak menindaklanjuti dugaan kecurangan tersebut.