Reaksi TKN Jokowi-Ma'ruf hingga KPU soal Sikap Prabowo yang akan Tolak Hasil Penghitungan Suara

"Pada prinsipnya mengungkap dugaan kecurangan itu boleh-boleh dan sah saja justru yang diharapkan oleh semua pihak adalah kita bicara kecurangan harus dilengkapi data dan fakta. Setelah itu lalu silakan ke penyelenggara pemilu kalau terkait dengan kecurangan harusnya ke bawaslu kalau terkiat dengan penyelenggara pemilu ke dkpp kalau terkait dengan hasil pemilu ke MK," kata Karding saat dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun menyarakan agar kubu 02 tak berteriak soal kecurangan tanpa memiliki data dan fakta.

Sebab, jika hal itu dilakukan tanpa bukti sama dengan mencederai penyelenggara Pemilu.

"tidak baik bagi bangsa kita, tidak baik bagi penyelenggara pemilu kita, tidak baik tradisi hukum kita, tidak baik bagi pendidikan politik kita dan kenyaman serta kenyamanan masyarakat," ucap Karding.

Untuk itu, TKN mendorong BPN Prabowo-Sandiaga jika ada dugaan kecurangan agar menjabarkan data secara transparan tanpa manipulasi.

Lalu, melanjutkan ke Bawaslu.

• Prabowo Raih Nol Suara di Beberapa Wilayah, Sandiaga Uno Mengaku Ada yang Janggal

"kami hargai setelah itu silakan dilaporkan ke Bawaslu jangan data kecurangan yang dimilikinya itu diolah dikapitalisasi sedemikian rupa di publik tidak disampaikan ke Bawaslu," imbuh Karding.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate menanggapi rencana BPN akan memaparkan fakta-fakta terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2019. 

"Rakyat pun bertanya-tanya, tak melaporkan ke Bawaslu ada apa ya?" ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf ini, kepada Tribunnews.com, Selasa (14/5/2019).

Langkah BPN Prabowo-Sandiaga ini, menurut dia, malah makin menunjukkan hal yang ganjil, bicara tentang kecurangan tanpa melaporkannya ke Bawaslu.

Anggota DPR RI ini menegaskan, ruang besar disiapkan negara terhadap dugaan kecurangan pemilu, yakni melaporkannya ke Bawaslu.

"Mengapa tidak disampaikan langsung ke Bawaslu, ini sesuai amanat UU Nomor7 tahun 2017," tegas Johnny G Plate.

Kemudian menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan Prabowo Subianto kembali mengulangi sikapnya seperti dalam Pilpres 2014 yang lalu. 

kata Ace, Prabowo Subianto juga pernah tidak menerima hasil perhitungan KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 lalu. 

"Hal yang sama juga dilakukan dalam Pilpres 2019 ini dimana Prabowo juga menolak hasil rekapitulasi suara yang nanti akan resmi diumumkan KPU pada tanggal 22 Mei 2019," ujar politikus Golkar ini kepada Tribunnews.com, Selasa (14/5/2019).