Soal Tudingan Kecurangan Pemilu-Pilpres 2019, Wiranto: Habib Rizieq Itu Siapa?

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto memberikan penjelasan soal Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang dianggap menghasut masyarakat.

Hal ini disampaikan Wiranto saat menjadi narasumber di acara Aiman Kompas Tv, Senin (13/5/2019).

Mulanya, pembawa acara Aiman bertanya soal orang yang disinggungkan Wiranto saat melakukan konfrensi pers.

"Saya harus bacakan, takut salah dari sisi redaksinya, Bapak menyatakan bahwa dalam konferensi pers itu ada tokoh di luar negeri yang mengompori dan menghasut masyarakat, Bapak keberatan untuk menjelaskan?," tanya Aiman.

"Enggak (keberatan), Habib Rizieq," ujar Wiranto.

• Dikritik Tak Perlu, Tim Hukum Nasional Wiranto Telah Kaji 13 Tokoh: Amien Rais hingga Bachtiar Nasir

Wiranto lalu menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan menghasut masyarakat.

"Videonya kalau punya HP, kemudian YouTube, ada juga lewat WA, semua tahu bahwa dia mengeluarkan maklumat," tutur Wiranto.

"Kemudian membuat pernyataan yang katakanlah mengepung KPU lah, itu kan semuanya kan membuat suasana panas."

Wiranto juga menyebutkan soal tudingan kecurangan yang dilontarkan Habib Rizieq.

"Di luar negeri enggak ikut pemilu, bisa katakan pemilu ini penuh kecurangan buktinya apa? Kan pemilu waktu itu baru selesai baru dihitung, toh baru ngumpulkan kalau ada kecurangan sudah ada wadahnya," tambahnya.

• Reaksi Adian Napitupulu soal Tim Pengkaji Ucapan Tokoh Bentukan Wiranto: Tak Perlu yang Kayak Begitu

Menurut Wiranto, jika ada kecurangan seharusnya ada pelaporan yang sudah ada wadah untuk melapor.

Mulai dari kecurangan kecil dan kecurangan besar ke Bawaslu.

Sementara untuk perselisihan jumlah suara ada lembaga Mahkamah Konstitusi untuk melaporkan.

"Ya enggak perlu kemudian menjustifikasi, dia lembaganya apa kok tahu seperti itu. Itu kan membuat masyarakat bingung."

"Habib Rizieq itu siapa? Kemudian bisa menjustifikasi menuduh seenaknya dan disiarkan secara luas ke publik."

• Tolak Tim Asisten Hukum Bentukan Wiranto, Komnas HAM: Menarik Persoalan Hukum Jadi Persoalan Politik