Soal 'Shutdown' Media Wiranto, Pengamat Politik: Jangan Memicu Resistensi Publik Makin Kuat

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Ubedillah Badrun memberikan pendapatnya terkait pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, soal 'Shutdown' media.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber di program Dua Sisi tvOne, Kamis (9/5/2019).

Dalam pemaparannya, Ubedillah Badrun menilai, saat ini Wiranto sedang berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan terkait mana hal yang membuat masyarakat aman dan tentram.

• Jawaban Wiranto soal Tujuan Bentuk Tim Pengkaji Ucapan Tokoh yang Dinilai untuk Membungkam Oposisi

Namun, sayangnya, menurut Ubedillah Badrun, hal ini justru membuat Wiranto memberikan sejumlah pernyataan-pernyataan yang menjadi polemik di masyarakat.

"Saya kira Pak Wiranto berpikir keras untuk mencoba menangkap persoalan ini di ranah polhukam ya, sehingga kemudian muncul beberapa pernyataan yang menurut saya memang sedikit dipersoalkan oleh publik," papar Ubedillah Badrun.

Ubedillah lantas mencontohkan pernyataan Wiranto beberapa waktu lalu yang menjadi polemik, yaitu terkait sanksi bagi pihak yang mengajak untuk golput dalam pemilu.

"Sebelumnya membuat pernyataan yang agak reaktif, misalnya menyebut, misalnya mengajak golput bisa dikenakan undang-undang teroris, itu beberapa waktu lalu," ujar Ubedillah.

"Kemudian yang hari ini misalnya membuat tim khusus yang kemudian memantau dan lain-lain, termasuk sampai pada media sosial tadi," sambung dia.

Ubedillah menjelaskan, di beberapa media memang sempat muncul persetujuan bahwa ketika media sudah menjadi bagian dari upaya mengganggu keamanan, maka media tersebut bisa diingatkan atau bahkan di tutup.

"Itu pernyataan yg tidak bisa hilang di media, bahkan di media televisi ada rekamannya," kata dia.

• Kivlan Zen Nilai Shutdown Media Tanda Kediktatoran, Wiranto: Justru Kita Ingin Masukan dari Rakyat

Lebih lanjut, Ubedillah menilai, hal-hal seperti ini menjadi penting sebagai pengingat bagi Wiranto.

"Catatan yang penting untuk diingatkan pada pak Menko Polhukam agar kemudian justru tidak memicu resistensi publik makin kuat," tegas Ubedillah.

"Karena kalau ini kemudian diteruskan, saya khawatir justru sebagian publik justru akan mengalami sebuah proses kesadaran balik untuk melakukan kritik dan lain-lain," sambung dia.

Simak videonya mulai menit ke 10.35:

Wacana Wiranto Bentuk Tim Pengkaji

Diketahui sebelumnya, pernyataan Wiranto terkait pembentukan tim pengkaji ini mulanya merupakan pernyataan untuk tanggapi ajakan people power oleh Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais.

Wiranto mengutarakan hal tersebut saat membuka rapat terbatas tingkat menteri bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, Senin (6/5/2019), Wiranto menuturkan akan membentuk tim hukum nasional.

"Hasil rapat adalah salah satunya kita akan membentuk tim hukum nasional, yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siappun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto di hadapan media.

"Dan tim ini lengkap, dari para pakar hukum tata negara, para profesor doktor berbagai universitas juga saya undang."

• Soal Ancaman Menutup Media, Wiranto: Ini Jelas Bukan Diktator, Sangat Demokratis

Ia mengatakan telah mengajak bicara para anggota rapat dan memikirkan hal yang sama.

"Sudah saya ajak bicara, dan sama dengan apa yang kita pikirkan, bahwa tidak bisa dibiarkan."

Menurutnya hal itu dapat menjadi upaya cacian kepada presiden yang masih menjabat.

"Rong-rongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan makian kepada presiden yang masih sah, sampai nanti bulan Oktober tahun ini yang masih menjadi presiden, itu sudah ada hukumnya, sudah ada sanksinya," ungkap Wiranto.

"Dan kita akan melaksanakan sanksi itu, siapapun, saya katakan."

"Apakah mantan tokoh, mantan jenderal, tidak ada masalah apakah dia melanggar hukum maka harus kita tindak dengan tegas," pungkasnya.

Lihat video lengkapnya di menit ke 3.00:

(TribunWow.com/ Ananda Putri Octaviani)

WOW TODAY: