Terkini Nasional
Kivlan Zen Nilai 'Shutdown' Media Tanda Kediktatoran, Wiranto: Justru Kita Ingin Masukan dari Rakyat
Menko Polhukam Wiranto menanggapi Kivlan Zen yang menyatakan ketidak setujuannya pada rencana 'shutdown' media dan sebut presiden sebagai diktator.
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menanggapi Kivlan Zen yang menyatakan ketidak setujuannya pada rencana 'shutdown' media.
Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut seperti tampak dalam Kabar Petang tvOne, Rabu (8/5/2019).
Awalnya, pembawa acara menunjukkan rekaman wawancara bersama Kivlan Zen.
Dalam pemaparannya, Kivlan Zen tegas menyatakan tidak setuju pada rencana Wiranto untuk menutup media.
• Jawaban Wiranto saat Ditanya Pembawa Acara tvOne Apakah Stasiun TV-nya Terancam Ditutup
Kivlan Zein lantas memberikan pertanyaan pada Wiranto sebagai Menkopolhukam dan pihak-pihak berwenang soal pernyataan 'shutdown' media itu.
"Apakah dibolehkan mencatat dan memantau pikiran, ucapan, dan tindakan seseorang?" tanya Kivlan Zen.
Ia menilai, wacana Wiranto itu sama dengan melanggar hak masyarakat untuk menyatakan pendapat.
"Menurut UUD 1945, itu melanggar pasal 28 E tentang HAM. Hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk berorganisasi. Kalau kita dipantau, kita berbicara dan ucapan dan tindakan dipantau kemudian dibawa ke ranah hukum, itu adalah negara-negara totaliter," tegas Kivlan Zen.
"Negara-negara sentris diktator proletar kayak China, kayak Korea Utara. Masa Indonesia mau ikut-ikutan? Itu namanya diktator," sambung dia.
Kivlan Zen menegaskan bahwa negara Indonesia ini sudah dibebaskan untuk dapat menyatakan pendapat.
Dan jika rencana Wiranto itu dilakukan, maka sama saja itu sebagai upaya mengubah Indonesia sebagai negara diktator.
• Ace Hasan Nilai Wacana Demo Kivlan Zein dan Eggi Sudjana Menentang Kehendak Rakyat
Wiranto lantas diminta memberikan tanggapan terkait pernyataan Kivlan Zen itu.
Wiranto menegaskan, pernyataan Kivlan Zen itu tidaklah benar.
"Kita ini kan hidup di negara demokrasi. Negara yang sudah melaksanakan reformasi. Enggak mungkin kembali ke zaman Orde Baru," jelas Wiranto.
Wiranto menjelaskan, pihaknya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpendapat asal tetap bertanggung jawab.
