Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Alasan hingga Risiko yang Dihadapi

Pemindahan ibu kota ini bukan hal baru bagi Indonesia.

Setidaknya, sudah tiga kali ibu kota Indonesia dipindah.

Pertama, ibu kota negara dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 dan selanjutnya dari Yogyakarta, ibu kota dipindah ke Bukittinggi pada 19 Desember 1948, namun tidak berlangsung lama karena ibu kota kembali dipindahkan ke Bireun, Aceh, di tahun yang sama.

Artinya, pada 1948 Indonesia sempat mengalami memiliki tiga ibu kota, yaitu Yogyakarta, Bukittinggi di Sumatra Barat, dan Bireun di Aceh.

Alasan perpindahan ibu kota pada saat itu adalah faktor keamanan, tak lain karena kondisi Indonesia yang ketika itu berusaha lepas sepenuhnya dari penjajah.

Pada era Presiden Soekarno, Palangkaraya diusulkan sebagai ibu kota baru pada tahun 1950-an.

Kala itu Palangkaraya dianggap cocok dijadikan pusat pemerintahan karena masih banyak lahan kosong. Bahkan Soekarno sempat melakukan pemancangan tiang pertama di Palangkaraya pada 17 Juli 1957.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Jonggol di Bogor, Jawa Barat, sempat diwacanakan menjadi ibu kota menggantikan Jakarta.

Lokasinya yang cukup dekat dengan Jakarta, hanya sekitar 40 kilometer ke arah tenggara, menjadikan pemindahan pusat pemerintahan dianggap tidak terlalu sulit dan paling realistis.

Bahkan pada tahun 1997, Soeharto sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membuat wilayah Jonggol menjadi sebuah kota yang mandiri. Namun sebelum rampung, terjadi perubahan nasional yang memaksa Soeharto mengundurkan diri.

• Melihat Calon Ibu Kota di Bukit Soeharto, Sempat Terjadi Kebakaran Hebat hingga Ada Tambang Ilegal

Lalu, mengapa harus pindah ibu kota sekarang?

Berdasar data, pada tahun 2015, ada 3,6 juta pendatang di ibu kota Jakarta yang kemudian menjadi penduduk tetap di ibukota.

Sementara dari sisi transportasi, jumlah kendaraan meningkat satu juta unit per tahunnya dan ini tidak dibarengi dengan penambahan jumlah jalan di ibukota, baik jalan tol maupun jalan non-tol.

Dan yang jadi masalah, beberapa waktu terakhir adalah banjir yang menerjang wilayah ibukota.

Salah satu alasan lain pemerintah memindahkan ibukota adalah pemerataan pembangunan dan mencanangkan Indonesiasentris.