Haris Azhar: Katanya Pemilu Ini Terhebat Sepanjang Sejarah, Serentak Seh, Serentak yang Meninggal

TRIBUNWOW.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar membuka layanan pengaduan mengenai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan mendapati sejumlah keluhan.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal itu disampaikan Haris dalam program 'Catatan Demokrasi', Tv One, Selasa (7/5/2019).

Haris mengatakan telah menerima pengaduan 25 orang, bukan hanya yang meninggal.

"Yang lapor ke kita ada 25 orang bukan hanya yang meninggal, macam-macam, ada yang dari Jawa Barat, Serang dan beberapa provinsi lain, kita hanya buka annaouncement seminggu lebih yang lapor sudah banyak," ujar Haris.

Haris juga mengaku dicurhati oleh para keluarga KPPS, ada pula yang memeberikan masukan.

"Cuma begini, dari beberapa masukan tersebut, simpel mereka, bahwa mereka jadi petugas KPPS dan keluarga korban yang hidup juga menghubungi, dan mereka bertanya-tanya juga."

"Kalau ribut soal meninggal menurut saya lebih simplifikasi ada masalah lebih besar lagi."

• Sejumlah Kritik Keras Fahri Hamzah soal Ratusan Petugas KPPS Meninggal: Gila Apa

Menurut Haris, ia menyayangkan pihak yang membanggakan pemilu serentak di tahun 2019.

Sedangkan banyak pula KPPS yang gugur hingga lebih dari 400 orang.

"Kita ini lagi punya masalah yang serius, ada pemilu diselenggarakan yang dibanggakan katanya ini pemilu terhebat sepanjang republik, serentak, serentak sih serentak yang menyebabkan kematian juga serentak yang disebabkan oleh sistim ini semua," ujarnya.

Ia lantas menyinggung jug ahonor KPPS yakni Rp 500 ribu yang dikenakan pajak.

"Nah, ada pajak yang dipotong," ujar Haris.

"Katanya pajak, saya enggak tahu, ini sistem voluntery, sukarelawan atau wajib ditunjuk, gitukan" ujarnya.

Ia lantas mempertanyakan mengapa bila bekerja satu hari, upah tersebut harus dikenakan pajak.

"Kalau ini hubungan kerja, kenapa ini cuma satu hari kena pajak?, kalau ini kesukarelaan, kenapa diambil pajak, begitu kan," ungkap Haris.

• Bandingan Jumlah Korban KPPS dengan Korban Bom Bali, BPN Nilai Pemilu 2019 sebagai Bencana Nasional