Breaking News:

Kabar Tokoh

Klarifikasi Mahfud MD soal Ucapannya yang Disebut agar Bisa Masuk ke Pemerintahan Jokowi

Mahfud MD kembali buka suara terkait ucapannya yang menjadi polemik dan perbincangan hangat publik.

Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Lailatun Niqmah
Capture Kabar Petang tvOne
Klarifikasi Mahfud MD soal ucapannya yang jadi polemik dan disebut terucap agar bisa lancar masuk ke pemerintahan Jokowi, Senin (29/4/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Mahfud MD kembali buka suara terkait ucapannya yang menjadi polemik dan perbincangan hangat publik.

Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui sambungan telepon dalam program acara Kabar Petang di TV One, Senin (29/4/2019).

Diketahui bahwa pernyataan soal daerah 'garis keras' yang disampaikan Mahfud MD dalam di Metro TV, menuai banyak tanggapan dari para tokoh.

Jawaban Mahfud MD soal Ucapannya yang Jadi Polemik karena Berkembang Bersamaan dengan Isu Khilafah

Bahkan dikatakan oleh pembawa acara, ada pihak yang menyebut pernyataan Mahfud MD itu supaya bisa lancar masuk ke pemerintahan Capres Joko Widodo (Jokowi) jika memenangkan Pilpres 2019.

"Ada orang yang mengatakan bahwa prof (Mahfud MD) menggunakan narasi Islam 'garis keras' ini supaya prof bisa lancar jalannya masuk ke pemerintahan Jokowi kalau memang nanti Jokowi dinyatakan menang secara hukum, bagaimana tanggapannya prof?" tanya pembawa acara.

"Itu sudah soal lain, saya sudah bicara tentang itu dengan Said Didu, Dahlan Iskan, dan Salahuddin Wahid itu omong kosong semua, nanti kita lihat saja," jawab Mahfud MD.

Lantas, Mahfud MD menyoroti terkait jalannya pemilu saat ini.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini juga mengaku membela Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran dinilai tak pernah melakukan rekayasa.

"Tapi kita lihat pemilu ini mari selamatkan dong," ujar Mahfud MD.

"Selama ini saya tidak pernah bilang pemilu ini jujur, saya enggak pernah bilang."

"Saya membela KPU bahwa dia tidak pernah melakukan rekayasa karena KPU itu beda dengan aparat, beda tugasnya, yang saya bela itu KPU, gitu," tambahnya kemudian.

Fadli Zon Tanggapi Pernyataan Mahfud MD: Sebaiknya Belajar Sejarah Lagi

Lebih lanjut, dirinya menyinggung pernyataannya soal Islam 'garis keras' yang ia maksud adalah Islam yang bagus-bagus.

Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam 'garis keras' dalam bidang hukum.

Untuk itu, ia menegaskan jika ada yang melanggar hukum maka dirinya akan mendorong supaya ditindak oleh aparat.

"Dan ingat ketika saya nyebut Islam 'garis keras' itu Islam yang bagus-bagus, maksud saya dalam fanatisme membela agamanya itu Jawa Barat, itu enggak bisa dipengaruhi," papar Mahfud MD.

"Dulu di sana basisnya DI/TII karena punya prinsip, merasa pemerintah pusat tidak adil, Aceh juga merasa pemerintah pusat tidak adil, Padang juga, Kahar Muzakkar juga."

"Itu fanatisme, saya enggak bilang radikalisme, enggak bilang ekstrem, gitu, dan itu bagus."

"Seperti orang Madura saya bilang, orang Madura itu 'garis keras', hebat, enggak mau dipengaruhi, saya garis keras di bidang hukum, Anda dari mana pun kalau melanggar hukum saya dorong Anda ke penjara," tandasnya.

Singgung Rakyat yang Awasi Petugas, Said Didu: Pemilu 2019 Hasilkan Keajaiban Dunia

Simak videonya dari menit ke 07.00.

 

UPDATE Real Count KPU Selasa 30 April 2019, Jokowi-Maruf Vs Prabowo-Sandi Data Masuk 54,2 Persen

Di kesempatan yang sama, sebelumnya Mahfud MD juga angkat bicara soal ucapannya yang menjadi polemik karena bersamaan dengan berkembangnya isu khilafah.

Hal iu bermula saat pembawa acara melontarkan pertanyaan kepada Mahfud MD.

"Pernyataan prof (Mahfud MD) ini menjadi polemik karena pada saat ini juga berkembang isu khilafah begitu prof," tanya pembawa acara.

"Ya saya kan tidak menyebut isu khilafah sedikit pun," kata Mahfud MD.

"Urusan khilafah itu urusan radikalisme, bukan urusan fanatisme, beda, di dalam kamus ilmu politik itu beda, " sambungnya.

Mahfud MD lantas menjelaskan adanya sejumlah term yang tidak dapat disamakan.

"Kan ada term, Islam moderat, Islam garis keras, Islam radikal, ada kelompok progresif, kelompok konservatif, itu beda, jangan disatukan," papar Mahfud MD.

Terkait itu, Mahfud MD kemudian menceritakan bahwa dirinya juga sering melakukan ceramah di masjid besar pada sejumlah provinsi.

"Anda tanya dong ke orang-orang Makassar, saya sering khotbah di masjid-masjid besar," ungkap Mahfud MD.

"Ke Padang juga, ke Aceh juga, karena Islam saya cocok dengan orang Aceh, saya tidak pernah menganggap orang Aceh itu salah," imbuhnya.

Soal Kabar Demokrat Merapat ke Jokowi, Rachland Nashidik: Kami Tak Tinggalkan Kawan dalam Kesulitan

Soal pernyataannya yang menuai polemik, Mahfud MD menjelaskan, untuk itu ia meminta kepada Jokowi yang dinyatakan menang dalam sejumlah lembaga survei resmi untuk merangkul masyarakat.

Hal itu disampaikan Mahfud MD seperti yang dikehendaki oleh masyarakat di Padang, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

"Makanya, saya minta ke Pak Jokowi itu Anda sudah menang melalui televisi itu Anda rangkul mereka, tidak bisa hanya dengan kampanye biasa," papar Mahfud MD.

"Tapi harus meyakinkan bahwa Anda akan memberikan yang bagus bagi umat Islam seperti yang dikehendaki orang Aceh, Padang, dan Sulawesi Selatan,"

"Terus gimana saya harus minta maaf karena memuji memuji orang Aceh, begitu?" sambungnya.

Jokowi Buka Pertanyaan Seputar Ibu Kota Pindah di Mana?, Ini Beragam Jawaban dari Masyarakat

Pernyatan Mahfud MD soal Provinsi 'Garis Keras'

Sementara itu diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), pernyataan Mahfud MD soal daerah garis keras ini awalnya adalah untuk menyoroti soal sebaran kemenangan.

Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.

"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi," ujar Mahfud MD.

"Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun."

"Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah," sambungnya.

"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras."

"Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga," ungkap Mahfud MD.

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.

"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita," kata Mahfud MD.

"Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," imbuh Mahfud MD.

Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah, Anies Baswedan: Pekerjaan Rumah Masih Harus Saya Selesaikan

Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.

"Yang terpenting dipastikan kalau itu memang pelanggaran atau kekeliruan terjadi, itu harus segera dikoreksi," ujar Hadar.

"Jadi itu menunjukkan kalau memang lembaga kita ini (KPU), memang lembaga yang kredibel, dan tidak mengambil posisi apapun," imbuhnya.

Terkait kecurangan-kecurangan yang ada, Mahfud MD juga turut memberikan komentar.

"Masyarakat perlu mengawasi, dan saat ini saya kira sudah mengawasi, sehingga KPU misalnya, menurut saya ya dalam pengamatan saya ini KPU sudah cukup berjalan dalam track yang benar," ungkap Mahfud MD.

"Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan dalam entry data, ke situng, itu kan dengan mudah bisa dikontrol," sambungnya.

Menurutnya, kesalahan entry data ini masih sedikit, dibanding entry data yang benar.

"Ini sampai dengan semalam [Senin (22/4/2019)], kesalahan entry data ini hanya 87 dari 179 ribu TPS yang sudah di-entry," kata Mahfud MD.

"Itu kan hanya 1/2.000, tapi kalau dihitung sekarang yang sudah diperbaiki, sekarang misalnya jadi seper empat ribu, artinya dari 4.000 TPS, hanya 1 yang keliru."

"Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya, oleh karena itu masyarakat jangan percaya pada hoaks," sambung Mahfud MD.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:

Tanggapan Mahfud MD

Mahfud MD melalui akun Twitternya menjelaskan garis keras yang ia maksud.

Dirinya memaparkan bahwa garis keras sama artinya dengan fanatik yang memiliki kesetian tinggi.

Mahfud MD mengatakan bahwa itu tidaklah termasuk dalam hal yang dilarang.

Kemudian, ia menyinggung terkait kemenangan antara kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada wilayah tertentu.

"Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi.

Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik.

Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram.

Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun.

Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," papar Mahfud MD.

Selain itu Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya juga berasal dari wilayah garis keras.

Ia menuturkan bahwa istilah garis keras sudah biasa dipakai dalam dunia politik.

"Dlm term itu sy jg berasal dari daerah garis keras yi Madura.

Madura itu sama dgn Aceh dan Bugis, disebut fanatik krn tingginya kesetiaan kpd Islam shg sulit ditaklukkan.

Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik," tutur Mahfud MD, Sabtu (27/4/2019).

Mahfud MD tanggapi kicauan Said Didu, Minggu (28/4/2019).
Mahfud MD tanggapi kicauan Said Didu, Minggu (28/4/2019). (Twitter/@mohmahfudmd)

(TribunWow.com/Atri Wahyu/Lailatun Niqmah)

WOW TODAY:

Tags:
Klarifikasi Mahfud MDMahfud MDJoko Widodo (Jokowi)
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved