Kritisi Pilpres Terjadi Kecurangan secara Terstruktur, Said Didu: Presiden Wajib Menegur, Tidak Diam

TRIBUNWOW.COM - Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu menyampaikan kritiknya dengan menyatakan banyak terjadi kecurangan pada Pilpres 2019.

Kritik tersebut disampaikan Said Didu melalui akun Twitter miliknya, @msaid_didu, Rabu (24/4/2019).

Melalui kicauannya, Said Didu menyatakan bahwa pada pilpres kali ini telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahkan ia menilai kecurangan ini semakin mengarah pada tindakan brutal.

• Terus Kritik Proses Penghitungan Real Count, Said Didu: Jangan Larang Saya Perjuangkan Kebenaran

Menurutnya, jika ada kecurangan atas pelanggaran yang terjadi maka ada dua jalan yang dapat ditempuh yakni diskualifikasi terhadap calon yang melakukan pelanggaran atau pemilihan ulang.

Lantas, Said Didu menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu juga menjadi tanggung jawab dari presiden.

Untuk itu, ia berharap supaya jika adanya tindak kecurangan oleh pihak mana pun, presiden wajib menegur bahkan melarangnya.

Said Didu beranggapan hal itu perlu dilakukan demi terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

"1. #PilpresCurangTSM. Saya coba buat kultwit ringkas bahwa kecurangan yang terjadi pilpres 2019 sudah terjadi secara TSM (Terstruktur, Sistimatis, dan Masif) bahkan sudah mengarah pada Brutal

• Fahri Hamzah Kritik Pemilu 2019 yang Memakan Ratusan Korban Petugas: Itu Tidak Normal Lho Pak

2. #PilpresCurangTSM. Dalam UU Pemilu 2017 pasal 289 ayat 3 menjelaskan tentang pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif.

3. #pilprescurangTSM. Yang dimaksud pelanggaran struktur adalah kecurangan yg dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Banyak bukti bhw ini banyak terjadi.

4. #pilprescurangTSM. Yang dimaksud pelanggaran sistimatis adalah pelanggaran yg direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi - ini juga sudah terjadi.

5. #pilprescurang2019. Yang dimaksud pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yg sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan - bukan hanya sebagian.

Ketidaknetralan aparat, pemerintah, penyelenggara pemilu jelas2 sdh berpengaruh pada pemilih dan hasil pemilihan.

6. #pulprescurangTSM. Jika kecurangan atau pelanggaran terjadi secara TSM maka terdapat 2 alternatif :
1) diskualifikasi thdp calon yg melakukan pelanggaran
2) pemilihan presiden ulang

• Wiranto Sebut akan Kawal Perhitungan Suara KPU, Politisi Demokrat: Suara Rakyat Siapa yang Lindungi?

7. #pilprescurangTSM. Pelanggaran tersebut harus dinilai pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, minimal pada tahapan : 1) penetapan daftar pemilih, 2) kampanye, 3) pelaksanaan pemilihan, 4) pelaksanaan perhitungan suara. Penilaian kecurangan merupakan akumulasi

7. #pilprescurangTSM. Perlu diingat bhw Presiden bertanggung jawab melaksanakan pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL). Artinya jika terjadi kecurangan oleh pihak manapun maka Presiden wajib melarang atau menegur. Tidak diam.

• Bahas soal Rekapitulasi Suara Pilpres 2019 oleh KPU, Teddy Gusnaidi: Curangnya di Mana?

9. #pilprescurangTSM. Demi terwujudnya pemilu yg LUBER dan JURDIL, bagi masyarakat yg mengetahui pelanggaran agar mengungkap ke publik dan melaporkan ke @bawaslu_RI

10. #pilprescurangTSM. Pemimpin yg lahir dari proses pemilihan yang curang dipastikan akan memiliki legitimasi yg rendah dan akan sulit mengelola pemerintahan," papar Said Didu.

Prabowo Merasa Dicurangi

Sebagaimana diketahui, kabar kecurangan dalam pemilu mencuat setelah calon presiden 02, Prabowo Subianto menyatakan pihaknya merasa dicurangi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mendeklarasikan kemenangannya, Kamis (18/4/2019).

"Pada hari ini, Saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden republik Indonesia tahun 2019-2024, berdasarkan perhitungan lebih dari 62 persen perhitungan real count dan C1," papar Prabowo seperti dilansir oleh Facebook Gerindra.

"Kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat, karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota seluruh Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, pernyataan kecurangan itu juga disampaikan Prabowo melalui Twitter miliknya @Prabowo, Rabu (17/4/2019).

• Anggap Wajar Pengerahan Brimob ke Jakarta, TKN: Bagian dari Proses Antisipasi Menjaga Keamanan

Prabowo dengan tegas menyampaikan bahwa proses pemilu kali ini banyak kejadian yang merugikan pihak 02.

Di antaranya, banyak kertas suara yang tidak sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga banyak ditemukan surat suara yang sudah dicoblos.

Bahkan, ia menilai ada sejumlah lembaga survei tertentu yang menggiring opini supaya seolah-olah Prabowo-Sandi mengalami kekalahan.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengklaim bahwa dari hasil exit poll di 500 TPS dan hasil quick count dari timnya, kubunya lah yang menang.

Terkait itu, Prabowo meminta kepada seluruh relawan untuk selalu mengawal jalannya proses penghitungan suara hingga selesai dilakukan.

Selain itu, Prabowo juga mengimbau kepada seluruh pendukungnya supaya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi atas perolehan hasil suara sementara.

• Hadiri HUT Kopassus, Prabowo: Semangat, Kemampuan, Fisik Mereka Luar Biasa

"Pada proses pemilu kali ini banyak kejadian yang merugikan pihak 02. Banyak kertas suara yang tidak sampai. Banyak surat suara yang tidak sampai. Banyak TPS yang buka terlambat. Banyak yang tidak dapat undangan.

Belum lagi banyak diketemukan surat suara yang sudah di coblos 01. Tetapi walau demikian hasil exit poll kita di 5000 TPS menunjukkan bahwa kita menang 55,4 persen dan hasil Quick count kita menang 52.2 persen.

Mohon semua relawan untuk mengawal kemenanga kita d semua TPS dan kecamatan. Saya tegaskan disini bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survey tertentu yang kita ketahui bersama memang bekerja untuk satu pihak, untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah.

• Jadi Tersangka, Ini Jumlah Harta Kekayaan Dirut PT PLN Sofyan Basir

Saya minta saudara saudara sekalian jangan terpancing, jangan bertindak berlebihan, terus awasi TPS amankan C1 dan jaga di kecamatan jangan lengah.

Saya himbau pendukung saya semua agar tetap tenang, tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis. Kita fokus mengawal kotak suara karena kotak-kotak itulah kunci kemenangan kita agar kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan bisa dilawan. Silahkan jaga TPS," papar Prabowo.

Tanggapan KPU soal Banyaknya Laporan Salah Input Data

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi memberikan penjelasan terkait banyaknya masyarakat yang melaporkan ada kesalahan input data Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU dari sejumlah wilayah di Indonesia.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Pramono melalui teleconference di program Kabar Petang tvOne, Senin (22/4/2019).

Pramono menjelaskan, bahwa pihak yang melakukan entri data di situng KPU ini bukanlah KPU RI.

"Yang melakukan scan, upload, dan entry itu kan petugas entry di tingkat KPU Kabupaten/Kota," jelas Pramono.

• Wiranto Minta Publik Tak Perlu Meributkan Pengerahan Personel Brimob dari Luar Jawa ke Jakarta

Karenanya, terang Pramono, KPU RI tak mungkin melakukan kesalahan input data itu secara sengaja.

"KPU RI tidak punya kemampuan untuk bagaimana menggerakkan mereka, memengaruhi mereka agar menambahkan di salah satu pihak, atau mengurangi di salah satu pihak. Tentu kami nggak punya kemampuan untuk itu," tegas Pramono.

Tak hanya itu, Pramono juga menjelaskan bahwa situng KPU itu bukan menjadi dasar perhitungan KPU.

"Betul-betul situng itu hanya untuk kebutuhan publikasi, sama sekali tidak memengaruhi proses penetapan hasil pemilu yang penetapannya itu melalui proses rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional," jelas Pramono.

"(Perhitungan) itu dilakukan secara manual, terbuka, dan secara partisipatif. Itu yang harus lebih penting kita tekankan," tandasnya.

Simak videonya mulai menit ke 24.35:

Ketua KPU sebut kesalahan input disebut human error

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya tidak berniat curang, terkait kesalahan memasukkan data pada sistem informasi penghitungan (situng).

Dikutip dari WartaKotaLive.com, menurutnya adanya kesalahan input lantaran human error atau kesalahan manusia.

"Kalau ada yang menduga bahwa kami lakukan kecurangan, masa kami publikasikan? Jadi saya tegaskan tidak ada niat untuk curang. Kalau terjadi karena kesalahan input, itu saya menduga murni karena kesalahan human error," tutur Arief Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

• Ingin Situng KPU Dianggap sebagai Bentuk Transparansi, TKN: Jangan Malah Dianggap Kecurangan

Ia juga mengatakan petugas KPU yang bekerja hampir 24 jam bisa melakukan kesalahan lantaran kelelahan.

"Kalau salah input kan kita lakukan koreksi. Jadi yang perlu diingat oleh teman-teman itu begini, dimulai dari TPS, KPPS itu bekerja, sebagian dari mereka bahkan lebih dari 24 jam mulai pukul 06.00 WIB kan mereka sudah persiapkan," jelas Arief Budiman.

Arief Budiman mengatakan saat ada kesalahan data, pihaknya akan segera membenarkan.

(TribunWow.com/Atri/Ananda Putri Octaviani)

WOW TODAY: