Pilpres 2019
Inilah Isi Surat Lengkap SBY hingga soal Instruksikan Pejabat Partai Sementara Waktu Kembali ke WP41
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan surat kepada seluruh kader dan pejabat Demokrat.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan surat kepada seluruh kader dan pejabat Demokrat.
Surat tersebut kemudian viral dan banyak ditafsirkan, bahwa SBY menginstruksikan agar para petinggi Demokrat menarik diri dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Mengenai tafsir sejumlah pihak itu, Demokrat langsung memberikan bantahan, dan mengungkapkan isi surat dan instruksi sebenarnya dari SBY, Jumat (19/4/2019).
• Viral Foto Polisi dan TNI Tidur di Lantai saat Jaga Kotak Surat Suara, Ini Kata Ustaz Yusuf Mansur
Kadiv Advokasi Demokrat Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa Demokrat masih tetap berada di barisan koalisi Prabowo-Sandi.
Sementara itu, mengutip dari Kompas.com, dalam sebuah isi surat tersebut ada 4 poin penting yang di sampaikan oleh SBY.
Mengenai kabar pemberitaan Surat SBY ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
"Ya (benar surat dikirimkan SBY)," ujar Syarief Hasan dihubungi di Jakarta, Kamis (18/4/2019) malam, seperti dikutip dari Antara yang dilansir oleh Kompas.com.
Dalam surat tersebut utamanya ditujukan kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan serta waketum Demokrat.
• Hasil Real Count Sementara KPU: Di NTB Prabowo-Sandiaga Unggul Telak, Berbanding Terbalik dengan NTT
Tak hanya itu saja, Surat tersebut juga di tembuskan kepada Komandan Kogasma Partai Demokrat.
4 Poin Penting dalam surat yang ditulis SBY tersebut antara lain mengenai Situasi Pasca Pemilu 2019 hingga mengenai ketengan-ketegangan situasi yang berkembang kearah bahaya.
Berikut ini 4 Poin Penting mengenai Isi Surat tersebut yang tribunnews kutip dari kompas.com:
1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita,
saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat,
untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.
2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi
dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.
3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan,
segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.
4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.
• Gerindra soal Prabowo Nyatakan Menang: Bukan Haus Kekuasaan, Kami Tak Ingin Kalah dengan Cara Curang
Kendati demikian mengutip dari Tribunnews Jakarta ada hal penting lainnya.
Selain instruksi 4 poin penting mengenai surat tersebut juga ada instruksi lainnya.
Instruksi tersebut mengenai arahan dari SBY untuk sementara waktu para petinggi atau Pejabat Partai Demokrat agar sementara waktu kembali ke WP41.
Mengutip dari Tribunnews Jakarta, WP41 merupakan singkatan dari Wisma Proklamasi di Jalan Proklamasi Nomor 41 Jakarta.
Instruksi tersebut pun juga diutamakan untuk para pejabat yang saat ini tengah 'berdinas' di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.
Amir Syamsuddin yang dihubungi Kompas, Kamis (18/4/2019) malam, membenarkan adanya arahan SBY tersebut.
“Benar itu, benar. Intinya di butir dua.'
"Tidak mengikuti gerakan-gerakan yang inkonstitusional,” kata Amir.
• Ferdinand Hutahaean Klarifikasi Kabar Demokrat Tarik Kadernya dari BPN Prabowo, Ungkap Perintah SBY
Ditanyakan lebih lanjut mengenai gerakan inkonstitusional yang dimaksud, dia enggan memaparkannya.
“Itu kan perintah. Kalau saya menduga-duga dan menjabarkan, nanti seakan-akan kita menuduh seseorang,” tambahnya.
Ditanyakan apakah arahan itu berarti pengurus dan kader Demokrat ditarik dari BPN Prabowo-Sandi, Amir menolak menjabarkannya.
“Intinya, kader Demokrat di BPN atau di luar BPN, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi,” katanya.
(Tribunnews.com/ Umar Agus W/ Kompas.com)
WOW TODAY:
