Fadli Zon Kritik Lembaga Survei soal Beda Selisih antara Jokowi-Prabowo, Priyo Budi Beri Tanggapan

Jadi, dalam dunia politik Indonesia, survei lebih merupakan infrastruktur imagologi, atau pencitraan. Itu sebanya akurasinya pantas dipertanyakan.

Ke depan, untuk kepentingan regulasi Pemilu dan Pilpres, kita perlu menegaskan norma bhw ketika lembaga survei direkrut menjadi konsultan oleh partai politik atau kandidat yg berlaga dalam Pemilu,
maka mereka harus diposisikan sama seperti halnya tim kampanye.

Jadi, partai politik dan kandidat harus mendaftarkan nama konsultan atau lembaga survei yg mereka pekerjakan.

Kita perlu merumuskan kebijakan semacam itu demi transparansi, sekaligus untuk melindungi hak-hak publik. Agar publik kemudian tahu lembaga survei A, misalnya, ternyata merupakan konsultannya partai X atau calon Y.

Sehingga, setiap hasil survei mereka bisa dicerna secara kritis oleh publik pemilih. Dengan begitu, risiko terjadinya manipulasi hasil surveipun bisa terminimalisir.

Ini merupakan cara yg fair untuk mengawasi lembaga-lembaga survei, sekaligus melindungi kepentingan publik dari manipulasi informasi, serta disinformasi yg dilakukan oleh mafia survei.

Demokrasi kita harus kian transparan. Jangan sampai lembaga survei jadi predator demokrasi karena memanipulasi opini publik demi kepentingan klien mereka," tulis Fadli Zon.

• Reaksi Fadli Zon saat Mahfud MD Beberkan Surat ke Jokowi soal Banyaknya Kasus Pidana yang Mangkrak

(TribunWow.com)

TONTON JUGA: