Fadli Zon Kritik Lembaga Survei soal Beda Selisih antara Jokowi-Prabowo, Priyo Budi Beri Tanggapan

Hal ini menjadikan Fadli memberi saran, agar partai politik dan kandidat harus mendaftarkan nama konsultan atau lembaga survei yang dipekerjakan.

• Fadli Zon Komentari Lembaga Survei yang Beda Selisih antara Jokowi-Prabowo: Saya Agak Geli Bacanya

Berikut kicauan lengkap Fadli Zon mengenai hal tersebut:

"Dua hari lalu, Rabu (20/3) Litbang Kompas merilis hasil survei yg kemudian jadi perbincangan nasional. Sebabnya, jarak elektabilitas antara Jokowi dgn Prabowo, menurut survei Kompas tsb, telah terpangkas lebih dari 50 persen jika dibandingkan dgn survei-survei lembaga lainnya.

Lima hari lalu, misalnya, dlm publikasi SMRC, jarak elektabilitas antara Jokowi dgn Prabowo masih terpaut 25,8 persen. Tapi dua hari lalu, menurut survei Kompas, jarak elektabilitas itu tinggal 11,8 persen. Dalam survei internal Prabowo-Sandi malah sudah unggul bbrp persen.

Adanya selisih yg besar antara hasil survei satu lembaga dengan lembaga lainnya yg dipublikasikan sepanjang bulan Maret ini tentu saja pantas membuat kita tersenyum.

Bgmn tdk tersenyum?! Semua survei mengklaim dirinya obyektif, ilmiah, dan ketat secara metodik, namun survei-survei yg dilakukan pada waktu yg berdekatan itu, serta dipublikasikan hanya berselang hari, ternyata menghasilkan angka-angka dgn jurang menganga.

Dan yang membuat senyum kita kian melebar, kemarin, Kamis, 21 Maret 2019, lembaga survei Indo Barometer juga telah mempublikasikan survei terbarunya.

Hasilnya kembali drastis. Jarak elektabilitas antara Jokowi dgn Prabowo kembali berada di atas 20 persen. Terus terang sy agak geli membacanya.

Angka-angka survei yg timpang satu sama lain saya kira telah membuat publik kian tersadarkan bahwa tak ada lembaga survei yg independen di Indonesia.

Sebab, semua lembaga survei yg ada telah merangkap jadi konsultan politik yg bekerja untuk menyukseskan kepentingan partai atau kandidat tertentu.

Mereka bekerja seperti layaknya pengacara yg sedang membela kliennya. Mereka adlh bagian dari industri politik yg kerjanya mencari keuntungan.

• Fadli Zon Sebut 3 Kartu Sakti Jokowi-Maruf Sudah Kuno, Johnny G Plate: Dia Lebih Kuno Lagi

Sejarah lembaga survei di Indonesia memang berimpit dgn tumbuhnya lembaga-lembaga konsultan politik.

Itu sebabnya survei politik yg dipublikasikan di Indonesia tdk bisa dijadikan alat untuk memetakan pendapat publik, krn sebenarnya survei tsb digunakan untuk menggiring opini publik, dijadikan sbg alat framing, alat kampanye atau alat propaganda.