Pemilu 2019

Kritisi Hasil Survei, Fadli Zon: Kandidat Harus Daftarkan Lembaga Survei yang Mereka Pekerjakan

Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon menilai, partai politik atau kandidat pilpres harus mendaftarkan nama lembaga survei yang mereka pekerjakan.

Kritisi Hasil Survei, Fadli Zon: Kandidat Harus Daftarkan Lembaga Survei yang Mereka Pekerjakan
Instagram @fadlizon
Fadli Zon 

Mereka bekerja seperti layaknya pengacara yg sedang membela kliennya. Mereka adlh bagian dari industri politik yg kerjanya mencari keuntungan.

Coba sj lihat hasil Pilkada DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Semua lembaga survei meleset jauh, bisa ratusan persen. Artinya lembaga survei gagal total memotret realitas masyarakat sesungguhnya. Malah jadi “teror” terhadap lawan-lawan politik kliennya.

 

 

Reaksi Fadli Zon saat Razman Nasution Sebut 01 Pasti Dapat Ucapan Pedas darinya terkait OTT Romy

Sejarah lembaga survei di Indonesia memang berimpit dgn tumbuhnya lembaga-lembaga konsultan politik.

Itu sebabnya survei politik yg dipublikasikan di Indonesia tdk bisa dijadikan alat untuk memetakan pendapat publik, krn sebenarnya survei tsb digunakan untuk menggiring opini publik, dijadikan sbg alat framing, alat kampanye atau alat propaganda.

Jadi, dalam dunia politik Indonesia, survei lebih merupakan infrastruktur imagologi, atau pencitraan. Itu sebanya akurasinya pantas dipertanyakan.

Ke depan, untuk kepentingan regulasi Pemilu dan Pilpres, kita perlu menegaskan norma bhw ketika lembaga survei direkrut menjadi konsultan oleh partai politik atau kandidat yg berlaga dalam Pemilu,
maka mereka harus diposisikan sama seperti halnya tim kampanye.

Jadi, partai politik dan kandidat harus mendaftarkan nama konsultan atau lembaga survei yg mereka pekerjakan.

 

Kita perlu merumuskan kebijakan semacam itu demi transparansi, sekaligus untuk melindungi hak-hak publik. Agar publik kemudian tahu lembaga survei A, misalnya, ternyata merupakan konsultannya partai X atau calon Y.

Sehingga, setiap hasil survei mereka bisa dicerna secara kritis oleh publik pemilih. Dengan begitu, risiko terjadinya manipulasi hasil surveipun bisa terminimalisir.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Lailatun Niqmah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved