Terkini Internasional
Fadli Zon Sebut Delegasi DPR RI Berhasil Masukkan Isu Muslim Uighur di Draft Resolusi PUIC di Maroko
Fadli Zon mengatakan, ada beberapa pertimbangan memasukkan isu Muslim Uighur dalam sidang tersebut.
Penulis: Laila N
Editor: Ekarista Rahmawati Putri
lihat foto
10) meminta, jika PUIC diam terhadap masalah muslim Uighur, ini menjadi satu pertanyaan besar. Dan ini akan menjadi kemenangan bagi PUIC sbg
11) Pertimbangan tiga adalah aspek negatif. Meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang tidak setuju karena meminta persetujuan.
Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengatasi perlakukan diskriminatif, baik agama, sosial, maupun ekonomi.
12) Selain investigasi, Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Amnesty International dan Human Rights Watch melaporkan sekitar dua juta warga Uighur yang menjadi otoritas China di penampungan politik di Xinjiang.
13) Banyak para tahanan yg dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa dakwaan. Ironisnya, penahanan tsb tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, sembuh, dan kematian.
14) Inilah yg mendasari sikap delegasi @ DPR_RI . Itu sebabnya, PUIC sbg organisasi kebebasan negara-Islam terbesar di dunia, semestinya aktif aktif. Minimal, tidak menutup mata saat Muslim dihuni Uighur di Xinjiang," tulis Fadli Zon.
• Agum Gumelar Singgung Kasus Penculikan 1998 Prabowo, AHY Ungkit Sikap Agum saat Pilpres 2009
Sebelumnya, Fadli Zon juga sempat menyoroti dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di China.
Hal itu ia sampaikan lewat akun Twitternya, @fadlizon, pada14 Desember 2018.
Fadli Zon mengecam dan mendesak Pemerintah Indonesia bersuara membela Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok.
Ia menuturkan, Muslim Uighur diperlakukan diskriminatif, represif hingga ditahan oleh Pemerintah China.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia harus bersuara, tidak diam seperti sekarang.
Ia menjelaskan, dalam Universal Periodic Review di United Nation (UN) pada bulan November 2018, masyarakat berharap ada suara tegas dari Pemerintah Indonesia, namun sama sekali tidak tercermin dalam pernyataan perwakilan Pemerintah Indonesia.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menyebutkan, bahwa berbekal prinsip politik bebas aktif yang dianut Indonesia, jelas Indonesia tidak bisa didikte.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah juga punya modal melakukan upaya persuasif terhadap Tiongkok, mengingat kedekatan hubungan pemerintah sekarang.
"Dugaan pelanggaran HAM yg dialami lebih dari satu juta masyarakat muslim etnis Uighur di China harus mendapat perhatian serius. Saya mengecam dan mendesak pemerintah Indonesia untuk bersuara membela muslim Uighur di Xinjiang yang sedang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)," tulis Fadli Zon.
