Fadli Zon Sebut Delegasi DPR RI Berhasil Masukkan Isu Muslim Uighur di Draft Resolusi PUIC di Maroko

Dugaan Pelanggaran HAM Muslim Uighur

Diberitakan The Guardian dari Kompas.com, 12 September 2018, Pemerintah China menjadi sorotan setelah adanya temuan dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur.

Sebagai informasi, umat Muslim Uighur merupakan kelompok minoritas di Xinjiang.

Temuan itu dikemukakan oleh Human Rights Watch pada September 2018.

Dari wawancara 58 warga minoritas, dilaporkan bahwa pihak otoritas melakukan pengawasan dengan tekonologi tinggi kepada mereka.

Di antaranya memakai biometrik pengumpulan DNA untuk mengidentifikasi dan melacak warga Xinjiang.

Tak hanya itu, di Xinjiang, pemerintah disebut mengharuskan warga Uighur memakai QR Code di rumah mereka.

Hal itu dilakukan supaya aparat dapat mengetahui identitas siapa saja yang ada di dalam rumah.

Dalam pertemuan PBB di Jenewa, Swiss, pihak beijing membantah telah menangkap satu juta warga yang mayoritas berasal dari etnis Uighur.

Meski demikian, mereka mengaku telah mengirim warga Uighur ke pusat 'reedukasi'.

Sementara itu, pihak Amerika Serikat menyebut telah menerima laporan adanya ribuan warga yang ditahan di sebuah kamp rahasia sejak April 2017.

Jumlah tersebut dilaporkan terus bertambah.

• Lagi, Viral Video Aksi Pria Banting dan Bongkar Motor, Puluhan Polisi Tonton dan Rekam Aksinya

Atas temuan-temuan yang ada, AS tengah mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada tujuh pejabat China, termasuk Chen Quanguo, Ketua Partai Komunis Xinjiang.

Selain itu, AS juga mempertimbangkan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang membuat kamp detensi dan sistem pengawasan untuk memonitor Uighur.

Sebelumnya, Kompas.com mengutip Deutsche Welle Indonesian pada 2017 lalu, Otoritas China melarang kelompok Muslim Uighur untuk mengenakan jilbab dan memelihara janggut.