Soal Wacana TNI ke Ranah Sipil, Rizal Ramli: Jangan Coba Membalikkan Jarum Jam Sejarah

Lantaran tidak banyak pekerjaan yang tidak dikuasai sipil.

"Saya jelaskan (kepada Jokowi) tidak sampai setengah jam. Saya bilang itu akan ciptakan lapangan kerja lagi bagi perwira TNI," sambung Luhut.

• Di ILC, Rizal Ramli Sebut Jokowi Kena Karma Lingkungan: Cari Raja Hoaks Pendamping Ratna Sarumpaet

Diketahui, kabar soal TNI itu mencuat setelah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Sisriadi menyebut ada 60 posisi yang bisa diisi perwira menengah dan tinggi TNI di kementerian/lembaga negara.

Hal itu akan dipastikan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kini sedang direvisi oleh TNI.

Sementara itu, diberitakan BBC,  Kamis (7/2/2019), ratusan TNI menganggur dan tidak memegang jabatan karena jumlah para personel yang berlebihan.

Karena itu, para perwira TNI hanya mengikuti apel harian dan tidak bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan.

Kondisi ini membuat pemerintah mewacanakan lapangan kerja baru, termasuk di lembaga sipil.

Usul ini lantas menuai kontroversi, karena dianggap bisa meniumbulkan terjadinya dwifungsi militer ala Orde Baru.

Tak hanya itu, anggaran negara juga dianggap bakal sia-sia untuk menggaji para TNI yang tidak memegang jabatan.

• Jawaban Mahfud MD saat Ditanya soal Korupsi Terbesar hingga Singgung Sejumlah Nama Partai

Dalam UU 32/2004 tentang TNI, selain di internal militer, ada 10 lembaga sipil yang menyediakan jabatan bagi perwira TNI.

"Ada jabatan yang terbatas, itu kami pahami, tapi tidak perlu revisi undang-undang untuk memperbolehkan TNI duduk di jabatan sipil," kata Anggota Komisi I DPR, Mohamad Arwani Thomafi, Rabu (6/2/2019).

Menanggapi polemik yang ada, Juru Bicara TNI Brigjen Sisriadi mengatakan bahwa terlibatnya TNI di lembaga sipil tidak akan mengulang sejarah dwifungsi ABRI.

"Ada kementerian tertentu yang menggunakan tenaga perwira TNI, mereka keuntungannya, yaitu militansi, tapi bukan militerisme," kata Sisriadi.

"Dwifungsi menempatkan ABRI sebagai kekuatan pertahanan, sosial, dan politik. Tapi politik sudah kami hindari sejak reformasi. Mencium bau politik saja kami sudah sakit gigi," sambungnya. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)