Soal Wacana TNI ke Ranah Sipil, Rizal Ramli: Jangan Coba Membalikkan Jarum Jam Sejarah

TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memberikan tanggapan soal polemik TNI masuk ke ranah sipil.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @RamliRizal, Minggu (24/2/2019).

Awalnya, Direktur Ekskutif Lembaga Survei Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa jangan sampai ada Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia - sebutan TNI saat itu).

"Seorang kawan mengirim foto saat saya mengomentari agar tak ada udang di balik dukungan para jenderal.

Jangan sampai Dwifungsi ABRI menjelma kembali melalui penempatan tentara aktif di lembaga2 sipil," kicau Burhanuddin Muhtadi melalui akun Twitter miliknya @BurhanuddinMuhtadi, Sabtu (23/2/2019).

• Bahas soal Impor Ugal-ugalan, Rizal Ramli: Saya akan Kampanye Jangan Pilih Jokowi

Setuju dengan pendapat Burhanuddin Muhtadi, Rizal Ramli memaparkan bahwa Dwifungsi ABRI dihapus karena ada tuntutan gerakan reformasi.

Sehingga jangan sampai ada yang berusaha membalikkan sejarah dengan menerapkan kembali hal serupa.

"Penghapusan Dwi Fungsi adalah salah satu tuntutan dan hasil gerakan reformasi. Jangan ada yg coba2 membalikkan jarum jam sejarah ! Jangan sok2 kuoso," tulis Rizal Ramli.

Diketahui, wacana TNI ke ranah sipil telah ramai dibicarakan oleh sejumlah tokoh.

Hal itu bermula dari banyaknya TNI yang menganggur karena tidak ada yang dikerjakan.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga mengakui banyaknya TNI yang menganggur tersebut.

"Tenaga TNI banyak yang menganggur. Ada lebih dari 500 perwira menengah kolonel yang nganggur. Saya bilang, Pak (Jokowi) ini bisa masuk," kata Luhut di Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/2/2019).

Oleh karena itu ia menyampaikan ke Jokowi soal rencana penempatan perwira TNI di kementerian dan lembaga.

Menurut Luhut, akan ada banyak posisi yang bisa diisi oleh perwira TNI.