Jokowi Habiskan 943 Miliar Bangun 7 Pos Lintas Batas Negara, Misbakhun: Demi Harga Diri Bangsa

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun menyebutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan dana Rp 943 miliar untuk membangun 7 pos lintas batas negara (PLBN).

Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter miliknya, @MMisbakhun, Rabu (20/2/2019).

Misbakhun menyampaikan bahwa 7 PLBN itu dibangun era pemerintahan Jokowi selama 4 tahun.

Ia menjelaskan, PLBN termasuk satu diantara langkah strategis untuk membangun kawasan perbatasan Indonesia.

Misbakhun juga mengungkapkan bahwa pembangunan PLBN juga sebagai wujud pemerataan pembangunan nasional.

Dirinya menegaskan terkait pembangunan 7 PLBN tersebut juga untuk menaikan harga diri bangsa.

• Misbakhun Jelaskan Aturan Revisi UU ITE: Agar Tak Terjebak Janji Manis Cawapres Tanpa Dasar

Selain itu, Misbakhun juga mengatakan pemerintah merencanakan pembangunan dan revitalisasi 11 PLBN baru pada tahun 2019.

"Selama 4 tahun terakhir (2014-2018) ini pemerintahan @jokowi telah membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sejalan dengan Nawa Cita Presiden RI Jokowi dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019.

• Tanggapi Postingan Misbakhun, Faldo Maldini: Kalau Saya Ladeni Jangan Baper Ya

PLBN merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh Indonesia dalam membangun dari titik terluar dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan PLBN juga ditekankan sebagai wujud pemerataan pembangunan nasional dan pada saat yang sama akan mendorong kegiatan ekonomi lokal.

Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tujuh PLBN sebesar Rp 943 Miliar. Tujuh PLBN tersebut kini telah berubah wujud menjadi lebih megah, meninggalkan wujud lamanya yang usang dan lusuh.

Pada masing-masing PLBN, terdapat kantor perwakilan sejumlah instansi negara antara lain kantor imigrasi, bea dan cukai, karantina, puskesmas, rumah sakit rujukan, serta @Puspen_TNI dan @DivHumas_Polri.

Dilengkapi dengan infrastruktur pendukung jalan raya, pasar, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Revitalisasi dan pembangunan PLBN ini bukan hanya sekadar memperbaiki sebuah pos perbatasan, melainkan untuk mengangkat harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar.

Bahkan warga negara tetangga kini berswafoto di perbatasan RI dibandingkan sebelumnya masyarakat Indonesia justru lebih memilih untuk berswafoto PLBN milik negara tetangga.

• Prabowo Sebut Hak Pilih Masyarakat Dapat Dibeli dengan Sekarung Nasi, Misbakhun Beri Tanggapan

Pada tahun 2019 ini, Pemerintah merencanakan pembangunan maupun revitalisasi 11 PLBN baru yang terbagi dalam dua prioritas.

Pembangunan 11 PBLN baru ini diharapkan dapat rampung pada tahun 2019 ini karena pengalaman dalam menyelesaikan 7 proyek yang sama sebelumnya.

Gubernur, Bupati ataupun Walikota telah diinstruksikan agar turut serta memberikan dukungan berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepat proses perizinan, serta fasilitasi proses pembangunannya," tulis Misbakhun lewat cuitannya.

Seperti diberitakan Tribunnews.com, empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Anggaran pembangunan tujuh PLBN ini sebesar Rp 943 miliar.

Proyek ini sesuai Nawacita Jokowi-JK, membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat.

PLBN yang berubah wajahnya tersebar di tujuh lokasi perbatasan, di tujuh kabupaten/ kota, dan tiga provinsi, dalam kurun waktu 2015 sampai 2018.

Tahun 2019, pembangunan PLBN masih berlanjut, dan akan ada empat lokasi lagi.

Seluruh PLBN yang terbangun telah dilengkapi dengan pasar dan sarana-pra sarana pemukiman dasar lainnya.

Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjelaskan pihaknya sudah membangun 999,5 kilometer Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) serta Jalan Administrasi.

• Sering Dituding Antek Asing, Jokowi: Silakan Maju, Saya Kasih Sepeda

“Dalam program pengamanan perbatasan Kemhan telah membangun 999,5 kilometer JIPP dan Jalan Administrasi di sepanjang perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan,” kata Ryamizard beberapa waktu lalu.

Untuk melengkapi infrastruktur itu Kemhan juga telah membangun Pospamtas, Border Sign Post (BSP), dan pilar perbatasan.

Pembangunan komponen pertahanan di perbatasan itu juga diperkuat dengan pemenuhan kekuatan pokok minimum TNI yang mencapai 61,8 persen.

“Selain itu untuk memberi rasa sejahtera bagi para prajurit sudah dibangun 241.441 unit rumah negara untuk mereka termasuk yang bertugas di perbatasan,” kata Ryamizard.

Pengamanan di perbatasan menurut Ryamizard perlu dilakukan sebagai bagian dari membangun profesionalisme TNI yang berujung pada membangun kedaulatan negara di wilayah sendiri.

 (TribunWow.com/Atri/ Tribunnews.com)