BPN Prabowo-Sandi Bahas Kriminalisasi, TKN Jokowi-Ma'ruf Pertanyakan Alasan Ingin Revisi UU ITE

Lebih lanjut, Dini kemudian bertanya kepada Nasir yang berasal dari Partai Keadilan Sosial (PKS), terkait alasan pihaknya meminta UU ITE yang menjerat Buni Yani dan Ahmad Dhani direvisi.

"Tapi yang kami tanyakan adalah motivasi dan timing-nya. Apakah ini betul-betul untuk menghilangkan pasal karet, untuk memberikan kepastian perlindungan hukum lebih memadai, atau hanya sekadar jualan politik?," tanya Dini kepada Nasir.

"Hanya karena teman-teman politiknya kena, terjerat Undang-undang ITE, baru ribut sekarang. Karena, kalau memang murni teman-teman dari sebelah sana itu (BPN) ingin merevisi undang-undang ini, menghilangkan pasal karet, kenapa tidak menggunakan momentum pada saat undang-undang itu direvisi tahun 2016?," ucap Dini.

Dini juga menyinggung pernyataan pihak PKS pada 2016 lalu yang setuju dengan UU ITE yang telah direvisi.

• Omongannya Terus Dipotong TKN Jokowi, Andre Rosiade: Beri Saya Kesempatan, Jangan Otoriter

"Dan fraksi PKS sendiri waktu itu sempat mengatakan, 'Undang-undang ITE sekarang lebih manusiawi ya. Dari tadi hukuman maksimal 1 M, sudah turun menjadi 750 juta. Dari hukuman 6 tahun sekarang 4 tahun. Kami rasa ini sudah manusiawi'," ungkapnya.

"Sekarang di 2018-2019 pada saat terjadi fenomena tim kubu 02 terjerat Undang-undang ITE ribut, ini pasal karet dan sebagainya," lanjut Dini.

"Sebenarnya kami ingin mempertanyakan motivasi karena timing-nya ini tuh sangat kebetulan sekali," ucap Dini heran.

• BPN Sebut Pernyataan Propaganda Rusia Jokowi Bisa Rusak Hubungan Diplomatik dengan Amerika

Mendengar tudingan Dini tersebut, Irma Suryani dan Budiman Sudjatmiko yang tampak duduk di sebelah wanita itu tampak menahan tawanya sambil menggelengkan kepala.

Penonton yang hadir pun terdengar bertepuk tangan.

(TribunWow.com/Laila Zakiyya)