Kabar Tokoh
KPPU akan Bongkar Price Fixing Tiket Pesawat, Fahri Hamzah: Pahlawan Kemarin Diduga Kartel Tiket
Fahri Hamzah menanggapi terkait KPPU yang akan membongkar kasus price fixing tiket pesawat
Penulis: Nirmala Kurnianingrum
Editor: Bobby Wiratama
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memberikan tanggapan terkait Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang akan membongkar kasus price fixing tiket pesawat.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah mellaui akun Twitternya @Fahrihamzah, Jumat (25/1/2019).
Awalnya seorang warganet, melalui akun Twitter @ibnupurna, Jumat (25/1/2019), mengungkapkan bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan dukungan pada KPPU untuk membongkar kartel atau price fixing harga tiket pesawat dan kenaikan harga jasa kargo via udara.
"YLKI mendukung upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, untuk membongkar dugaan kartel atau price-fixing harga tiket pesawat dan kenaikan harga jasa pengiriman barang atau kargo melalui udara di industri penerbangan Indonesia," tulis akun Twitter @ibnupurna.
• Fahri Hamzah Minta 5 Petinggi PKS Mundur Sukarela, Mulai dari Sohibul Iman hingga Hidayat Nur Wahid
Mengetahui hal itu, Fahri Hamzah tampak membalas unggahan tersebut.
Fahri mengungkapkan bahwa ada pihak yang sebelumnya akan menjadi pahlawan, namun rupanya diduga kartel tiket.
Fahri turut menyatakan apabila pemerintah mengetahui adanya kartel tiket tersebut lalu bisa diperintah, maka menurutnya, wajar menduga bahwa pemerintah merupakan bagian dari kartel.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah mendukung langkah KPPU untuk melakukan investigasi.
"Jadi yang sok mau jadi pahlawan kemarin itu rupanya diduga kartel tiket; naik satu naik semua, turun satu turun semua.
Jadi, kalau pemerintah tau mereka ada sehingga bisa diperintah...maka patut diduga pemerintah juga bagian dari kartel.
Inilah tugas @KPPU untuk investigasi," tulis Fahri Hamzah.
Diberitakan sebelumnya oleh BanjarmasinPost.co.id, Rabu (23/1/2019), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku telah memanggil beberapa maskapai penerbangan sebagai tahap awal penelitian terkait dugaan persekongkolan atau kartel dalam penetapan tarif pesawat domestik.
"Kami sudah panggil, tapi saya tidak bisa sampaikan siapa sajanya.
Ini kami lakukan untuk verifikasi karena semua harus diberi kesempatan," kata Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih, Senin (21/1).
Dengan informasi yang dikantongi saat ini, kata Guntur, lembaganya masih perlu waktu untuk menyempurnakan penelitian dan menindaklanjuti dugaan kartel ini.
