Pilpres 2019
Prabowo Sebut soal 'Korupsi yang Tak Seberapa', Tsamara Amany: Semakin Yakin Pilih Jokowi
Ketua DPP PSI Tsamara Amany menanggapi pernyataan Prabowo di debat perdana pilpres. Ia menyoroti soal pembahasan soal korupsi.
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany Alatas, memberikan tanggapan terkait debat perdana pemilihan presiden (pilpres) yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (17/1/2019) malam.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Tsamara melalui akun Twitter @TsamaraDKI.
Tsamara menuliskan, debat pertama telah membuka matanya dan membuatnya semakin yakin memilih pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
"Debat kali ini membuka mata kita. Semakin yakin memilih Pak Jokowi! #DebatPilpres2019," tulisnya.
• Tsamara Amany Bicara soal Pelecehan Perempuan, Faldo Maldini: Semoga Kita Bisa Saling Memaafkan
Melalui kicauan lainnya, Tsamara mengaku kaget saat mendengar jawaban capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, saat membahas soal tema korupsi.
Pasalnya, Prabowo menyebutkan soal "korupsinya tidak seberapa".
Tsamara mengkritik keras pernyataan itu lantaran menurutnya korupsi adalah tindakan kejahatan.
Tsamara bahkan menyinggung nama M Taufik, politisi Partai Gerindra, seorang eks koruptor yang mencalonkan diri di kontestasi pileg dan sempat 'ngotot' mencalonkan dirinya menjadi wakil gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno.
• Kecewa Lihat Debat Perdana Capres-Cawapres, Fahri Hamzah Beri Kritik dan Permohonan pada KPU
"Wah agak shock lihat jawaban Pak Prabowo soal kadernya yang mantan napi koruptor. “Korupsinya gak seberapa..” katanya.
Korupsi tetap korupsi Pak. Kejahatan luar biasa.
Cukup sudah. Jangan pilih capres yang tak punya komitmen anti korupsi!," tulisnya.
"Bukan hanya daftar caleg Gerindra yang banyak diisi mantan narapidana korupsi, Pak Prabowo juga gagal tegas ketika M Taufik seorang mantan narapidana korupsi ngotot mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
Kalau berkomitmen, harusnya jangan kasih kesempatan M Taufik," lanjut Tsamara.
• Mardani Ali Sera Sindir Pernyataan Jokowi di Debat Perdana: Lupa Dulu Siapa yang Ingin
Komitmen Prabowo terkait Korupsi
Saat berdebat soal tema korupsi, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapatkan pertanyaan soal pandangannya sebagai Ketua Umum Gerindra di mana partainya merupakan satu dari beberapa partai yang memiliki caleg mantan koruptor paling banyak.
"Menurut ICW (Indonesia Corruption Watch), partai yang Bapak pimpin jadi salah satu partai yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti pak Prabowo. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini?," calon presiden nomor 01 Joko Widodo ( Jokowi) memberikan pertanyaannya untuk Prabowo.
• Adian Napitupulu Sebut Prabowo-Sandi Buat 4 Gol Bunuh Diri, Ferdinand Hutahaean Terus Pegangi Kepala
Menanggapi itu, Prabowo mengatakan, ia belum dapat informasi apapun soal apa yang disampaikan ICW.
"Menurut saya itu sangat subyektif. Saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti, silahkan laporkan," Prabowo membalas Jokowi.
"Ada juga kadang-kadang tuduhan korupsi yang korupsinya karena menerima THR. Saya kira janganlah kita saling menuduh soal partai masing-masing. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya," tegas Prabowo.
"Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukan ke penjara sendiri," imbuhnya.
Jokowi menjelaskan, maksud pertanyaannya sebelumnya adalah adanya mantan napi korupsi yang dicalonkan Gerindra di kontestasi Pileg 2019.
"Ada enam yang Bapak calonkan. Sebagai ketua umum, artinya kan bapak tanda tangan. Saya tidak menuduh partai Bapak korupsi. Ini mantan koruptor yang sudah dihukum," jelasnya lagi.
Tak mau kalah, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.
• Reaksi Cepat Prabowo saat Sandiaga Minta Diangkat Lagi ke Gerindra di Tengah Debat: Enggak, Jangan
"Jadi kita serahkan saja ke rakyat. Kalau rakyat enggak mau pilih ya jangan dipilih. Yang jelas, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum, kalau memang hukum mengizinkan."
"Kalau dia masih dianggap masih bisa, dan rakyat menghendaki dia karena memiliki kelebihan lain, mungkin korupsinya tidak seberapa. Begini, kalau curi ayam bener itu salah tapi, kalau merugikan rakyat triliunan itu saya kira yang harus dihabiskan di Indonesia ini, " paparnya.
• Saling Serang, Prabowo Bahas Mendag Vs Bulog, Jokowi Singgung Gerindra soal Caleg Eks Koruptor
M Taufik Ajukan Diri sebagai Wakil Gubernur DKI
Hingga Jumat (18/1/2019), kursi wakil gubernur DKI Jakarta masih kosong.
Masih belum ada orang yang ditunjuk untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno.
Perdebatan yang terjadi antara Partai Gerindra dan PKS terkait siapa yang akan mengisi kursi kosong ini tampak alot.
Sebelumnya, Partai Gerindra pernah mengusulkan nama M Taufik untuk mengisi posisi tersebut.
Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, keputusan mengusulkan Taufik dibuat dalam rapat pimpinan daerah mengenai usulan penetapan cawagub DKI yang digelar Jumat (21/9/2018).
"Keputusan rapim cuma tunggal, yaitu menetapkan M Taufik sebagai calon wakil gubernur DKI," ujar Syarif melalui pesan singkat, Senin (24/9/2018).
Menurut Syarif, seluruh pengurus DPD, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerindra se-DKI Jakarta sepakat mengusulkan Taufik.
Namun, PKS tidak setuju dengan diusulkannya nama M Taufik.
PKS tegas meminta kursi itu diduduki oleh orang dari partainya.
Berdasarkan update terakhir, Gerindra pun menuruti hal tersebut.
Tiga kandidat yang dicalonkan yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto, dan Ketua Dewan Syariah (DSW) DPW PKS DKI Ahmad Suhaimi.
(TribunWow.com/ Ananda Putri Octaviani)