TKN Jokowi-Ma'ruf: Tidak Ada yang Baru dari Pidato Prabowo, Hanya Retorika, Klise dan Miskin Gagasan

Ace menganggap ada indikasi bahwa Prabowo sedang mendegitimasi pemilu sebagai responsnya karena akan kalah.

"Setelah timsesnya menyerang legitimasi dan independensi KPU, Prabowo menyerang netralitas dan profesionalisme TNI dan Polri. Apakah ini semakin memperkuat indikasi bahwa Prabowo sedang ingin mendegitimasi pemilu sebagai cara merespons kekalahan?" kata Ace.

Ace berpendapat, apa yang disampaikan Prabowo terkait itu menjadi berbahaya karena bisa menimbulkan efek ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan penjaga keamanan.

"Dengan mengangkat kecurangan dan ketidaknetralan KPU dan aparat keamanan, hal ini jelas manuver berbahaya bagi jalannya proses demokrasi di negara kita," katanya.

Pidato Kebangsaan

Diketahui, pidato kebangsaan bertajuk "Indonesia Menang" yang disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berlangsung pada Senin (14/1/2019) malam.

Acara tersebut belangsung di Jakarta Convention Centre ( JCC), Senayan.

Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat.

Satu diantaranya adalah ia menyinggung beberapa kasus warga yang bunuh diri di sejumlah daerah karena dipicu oleh permasalahan ekonomi.

Prabowo mengatakan ada seorang buruh tani di Desa Tawangharjo, Grobokan, Jawa Tengah bernama Hardi yang gantung diri karena tak sanggup membayar utang.

Menurut Prabowo, Hardi memiliki beban ekonomi yang terlalu berat untuk ditanggungnya, sehingga ia pun memilih untuk mengakhirinya nyawanya.

"Selama beberapa tahun terakhir ini, saya mendapat laporan, ada belasan cerita tragis seperti Hardi ini," ujar Prabowo  yang dikutip dari channel YouTube Gerindra TV.

Selain itu ada pula Sudarsih di Desa Watusigar Gunung Kidul yang juga mengakhiri nyawanya dengan cara yang sama.

"Ini kisah-kisah yang masuk berita. Yang tidak masuk berita mungkin lebih banyak lagi," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo juga menyinggung soal kebijakan impor bahan pokok yang dilakukan pemerintah yang merugikan petani.