Pilpres 2019
Soroti Debat Capres 01 & 02, Aktivis HAM: Kita Enggak Mau Lihat Ada Main Kartu di Atas Podium
Aktivis HAM menyoroti penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan ada dalam debat capres-cawapres, ia menduga akan ada main kartu di dalamnya
Penulis: Nila Irdayatun Naziha
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Aktivis HAM Haris Azhar menyoroti penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada dalam visi-misi Calon Presiden (capres) nomor urut 01 dan Calon Presiden nomor urut 02.
Hal ini ia jelaskan saat menjadi narasumber dalam program acara tvOne, Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (15/1/2019).
Haris menjelaskan bahwa tidak ingin melihat kedua capres saling lempar isu HAM yang jadi masalah bagi masing-masing capres.
Secara umum, Haris menjelaskan bahwa dua belah pihak belum mampu untuk adil dan mampu menyelesaikan kasus HAM yang ada di Indonesia selama ini.
Bahkan Haris menjelaskan bahwa kasus penegakkan HAM belum mampu ditegakkan oleh semua capres dari beberapa tahun lalu.
"Pertama kita punya janji kampanye dari jaman ke jaman di beberapa pilpres pascareformasi, kampanye dan realita berbeda."
"Apa yang di kampanyekan soal hukum misalnya HAM, korupsi dan masalah lain antara janji dan implementasi tidak benar," jelas Haris.

• Video Call dengan BJ Habibie, Jokowi: Minta Pendapat soal Pengembangan SDM Besar-Besaran
Haris menjelaskan bahwa kerap kali apa yang menjadi janji kampanye tidak bisa diwujudkan secara langsung oleh pasangan yang terpilih menjadi presiden.
"Hari ini kita dipaksa untuk menikmati kampanye tanpa bisa melihat implementasi tersebut berbanding lurus dengan kampanye," terang Haris.
Bahkan menurut Haris, kedua pasangan calon baik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi mempunyai masalah yang serius soal kasus penegakkan HAM.
"Kapasitas dua calon, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi harus saya katakan keduanya punya masalah yang serius dalam HAM," tegas Haris.
Ia lantas menyoroti bahwa Jokowi selama ini konsisten dengan Nawacitanya dalam penegakkan HAM.
Jokowi, dikatakan oleh Haris menumbuhkan budaya HAM dalam lingkup pendidikan, namun tidak mampu menyelesaikannya.
"Kalau dari Nawacita cukup konsisten dalam penyelesaian HAM, tidak ada penyelesaian," ucap Haris.
Bahkan dirinya sempat berupaya untuk membahas dan menagih janji-janji Jokowi soal penegakan HAM, namun dalam pemerintahannya yang sekarang tidak ada yang mampu mengangkat tangan untuk hal tersebut.