Mendagri Tjahjo Kumolo: Seharusnya Parpol, Capres-Cawapres, Tim Sukses Percaya Penuh pada KPU

TRIBUNWOW.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan tanggapan atas kritik yang banyak ditujukan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dikutip TribunWow.com dari kemendagri.go.id, Tjahjo mengatakan KPU menjadi satu di antara badan penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

Oleh sebab itu seharusnya para partai politik, calon presiden (capres) dan cawapres, hingga tim sukses masing-masing paslon memberikan kepercayaan penuh pada KPU dan badan penyelenggara pemilu lainnya.

Ia juga menyangkan tim sukses yang mulanya sudah memberikan kesepakatan dengan KPU namun memberikan kritikan di luar kesepakatan.

"Pemilu Serentak 2019 ini sebenarnya yang punya kerja kan parta politik, kecuali DPD yang perseorangan, tapi penyelenggaraannya sesuai Undang-Undang diserahkan kepada KPU, Bawaslu dan DKPP. Seharusnya partai politik termasuk Capres dan Cawapres, tim suksesnya harus percaya penuh kepada KPU, jangan apa yang disepakati dirapat beda apa yang disampaikan diluar”, ujar Tjahjo, Rabu (9/1/2019).

• Pernyataannya Dibantah Wahyu Setiawan, Mantan Anggota KPU Terlihat Bertopang Dagu di ILC

Tjahjo lalu juga menyindir terkait adanya hoaks 7 kontainer surat suara yang tercoblos.

"Mencetak kartu saja belum sudah ada isu sudah 7 kontainer," tambahnya.

Diketahui, sejumlah kebijakan KPU mendapatkan kritikan dari berbagai tokoh hingga tim sukses paslon.

Seperti pemberian kisi-kisi pertanyaan sebelum jalannya debat capres-cawapres mendatang.

Dilansir oleh Tribunnews, kebijakan itu dikritik oleh Fadli Zon, Senin (7/1/2019).

Fadli mengatakan hal itu akan menghilangkan kejutan-kejutan yang sering kali muncul dalam setiap jawaban pasangan calon dalam debat.

"Cukup aneh menurut saya adalah kenapa harus pertanyaan-pertanyaan itu dibocorkan. Itu kan enggak asik lagi gitu loh. Enggak ada gregetnya, enggak ada efek kejutnya. Kita (rakyat) kan ingin tau apa yang menjadi dasar pemikiran dari kedua kandidat," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

• Gertakan dengan Suara Serak di Depan Komisioner KPU, Fahri Hamzah: Ada Pikiran Nggak Dia?

Selain itu ada juga kritikan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pembatalan KPU dalam penyampaian visi misi.

KPU mengatakan penyampaian visi misi akan dilakukan oleh timses dan bukan oleh paslon.

Kebijakan tersebut dianggap tidak semestinya oleh Jusuf Kalla.

"Visi-Misi kan dari calon A dan B. Tidak pernah kan visi-misi dari tim sukses A dan B. Ya mestinya dong (disampaikan sendiri), karena itu kan jadi harus dipertanggungjawabkan," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019) pada Kompas.com.

(TribunWow.com/Tiffany Marantika)