KPU Batalkan Pembacaan Visi Misi Paslon, Fahri Hamzah: Ada Kedangkalan Nalar

Tapi kita berhenti dulu pada dokumen sebab itu adalah rencana yg harus ada dan bisa dijelaskan.

Apa yang dirancang oleh @KPU_ID dengan meniadakan momen pemaparan #VisiMisiCapres adalah penindakan suatu tahapan penting dalam pemilihan calon presiden. Kita seperti mengarah kepada penyederhanaan yg hanya disepakakti di antara mereka. Rakyat jadi tidak penting.

Saya sudah baca kedua #VisiMisiCapres dan sedikit saya beri komentar. Sebagai dokumen, saya termasuk yang mengenal dokumen visi misi yang baik. Saya pernah mengajar mata kuliah strategi yang di dalamnya ada cara membuat dan sistematika dokumen visi misi.

• Sindir Mahfud MD, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon: Telah Lahir Peramal Baru!

Visi dan misi sebagai elaborasinya adalah sebuah pernyataan yang kuat tentang situasi kita setelah membaca faktor2 lingkungan yang kompleks yg melingkupinya: internal, eksternal, dan masa depan yang dinamis. Ini menentukan strategi dan kebijakan ke depan. #VisiMisiCapres

Seorang calon presiden tanpa kemampuan untuk memaparkan secara verbal dokumen #VisiMisiCapres terus ngapain berani jadi presiden?

Kenapa @KPU_ID melakukan “skip” terhadap tahap terpenting ini? Langsung ke tanya jawab dengan soal dibocorkan? Kenapa rakyat gak boleh tau?

Menggeser tahapan pemaparan #VisiMisiCapres adalah skandal serius dalam pelaksanaan #Pilpres2019 yang boleh jadi itu disepakati dengan parpol tapi saya menganggap itu reduksi atas makna demokrasi dan hak rakyat untuk mengetahui arah bangsa ke depan.

Belum terlambat bagi @KPU_ID untuk melakukan koreksi. Jangan langsung kirim pertanyaan padahal roadmap dan #VisiMisiCapres belum dipaparkan secara khusus. Perpanjang perdebatan tema dokumen agar #Capres2019 bertanggung jawab atas apa yg mereka tulis.

Bisa jadi, kalau tahapan itu dilompati: dokumen #VisiMisiCapres itu dibikin orang lain, lalu dimengerti orang lain, sementara #Capres2019 tidak tahu apa2 soal itu. Lalu tidak ada pertanggungjawaban untuk memaparkan secara terbuka kepada publik. Lalu siapa yg capres?

Setelah itu, langsung masuk sesi tanya jawab, dan #Capres2019 dikasi bocoran. Lalu bocoran itu disusun jawabannya oleh orang lain. Nanti capres menjawab berdasarkan dokumen yang disusun orang lain. Mungkin dia baru saja menghafal. Tapi mana yg asli dari capres?

Dengan cara seperti ini, maka sangat mungkin terjadi penyelundupan calon dalam Pilpres. Ada orang yang sebenarnya tidak punya sesuatu yang bisa ditawarkan kepada rakyat. Semua hanya gimmick yang isinya diatur oleh orang lain. #VisiMisiCapres

Wajar nantinya kalau memimpin bangsa besar ini kita tetap merasa tidak punya arah sebab arah itu ternyata hanya dokumen buatan konsultan. Akhirnya 5 tahun kita gak tahu hubungan antara dokumen #VisiMisiCapres dengan realisasi program di akhir periode.

Soal kedua adalah soal kapasitas, @KPU_ID juga mereduksi hak kita untuk mengetahui #KapasitasCapres dalam pengertian yang luas. Capres seharusnya orang yang paling dapat kita andalkan kemampuannya tetapi direduksi karena kita tidak diberi cara memahami kapasitas mereka.

Hampir 8 bulan waktu kampanye #Pemilu2019 dengan anggaran yang begitu besar tapi miskin dengan fasilitas pengenalan kapasitas kandidat. Terutama #KapasitasCapres . Padahal, rakyat wajib tahu dan @KPU_ID wajib “memaksa” mereka untuk unjuk kebolehan. Mau petahana atau penantang.

Saya pernah membayangkan bawa @KPU_ID akan memfasilitasi hak rakyat Papua untuk mengetahui masa depan pengelolaan propinsi yg jaraknya paling jauh dari Jakarta itu. Saya bayangkan ada debat #Capres2019 soal masa depan Papua di Jayapura atau di Sorong. #VisiMisiCapres