Pilpres 2019
KPU Batalkan Pembacaan Visi Misi Paslon, Fahri Hamzah: Ada Kedangkalan Nalar
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengkritisi soal pembatalan pembacaan visi dan misi pasangan calon (Paslon) di Pilpres 2019.
Penulis: Laila N
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengkritisi soal pembatalan pembacaan visi dan misi pasangan calon (Paslon) di Pilpres 2019.
Hal tersebut dituliskan Fahri di akun Twitter @Fahrihamzah pada Senin (7/1/2019).
Fahri Hamzah menilai bahwa ada kedangkalan nalar dalam memahami makna demokrasi, dan pemilu sebagai satu di antara prosedurnya.
Menurut Fahri Hamzah, visi dan misi paslon serta pidatonya harus mutlak ada.
Berikut pernyataan lengkap Fahri Hamzah mengenai hal itu.
"Pagi2 nanti Saya ingin menulis tentang Arti Penting #VisiPemimpin bagi #NKRI.
Sebab itu tanpa #VisiMisiCapres maka pemilu presiden 2019 hanya sirkus mahal.
• Diminta Sebut Nama oleh Admin TNI AU, Andi Arief: Kalau Masih Maksa, Tanya Sama Tembok
25 trilyun hanya untuk cerdas cermat dengan soal yang sudah dibocorkan. Terlalu! #PengamatPemilu2019
Kita berangkat dari apa yang tertulis dalam #UUPemilu, UU No. 7 Tahun 2017. Tetapi ada makna filosofis lain yang dilanggar.
Ada kedangkalan nalar dalam memahami makna demokrasi dan pemilu sebagai salah satu prosedurnya. #VisiPemimpin #VisiMisiCapres #PengamatPemilu2019
Paling tidak, ada 2 persoalan besar di sini. Pertama, reduksi atas keinginan rakyat untuk mengetahui arah bangsa ini ke depan.
Jangan lupa, #VisiMisiCapres dan Pidato-nya adalah dokumen formal pertama yang memperkenalkan kepada publik tentang arah bangsa 5 tahun.
Sebuah bangsa besar tanpa dokumen yang dipaparkan secara terbuka oleh calon pemimpin tentang ke mana arah kita sungguh konyol.
Hak rakyat untuk mengetahui kita mau kemana adalah mutlak dalam demokrasi. Ini adalah tawar menawar menjelang transaksi. #VisiMisiCapres
Dokumen #VisiMisiCapres dan Pidatonya adalah mutlak harus ada. Dan kemampuan-nya untuk menjelaskan secara verbal kepada publik adalah awal dari persoalan kedua yaitu kapasitas.