Andi Arief: Demokrat Mengecam TKN, BPN, dan KPU yang Buat Debat Capres-Cawapres Kehilangan Gregetnya

TRIBUNWOW.COM - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan kekecewaan terkait adanya bocoran pertanyaan untuk debat pilpres 2019.

Hal tersebut disampaikannya melalui akun Twitter @AndiArief__, Senin (7/1/2019).

Andi Arief awalnya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengakui bahwa memang ada bocoran soal terkait debat Pilpres.

Ia meminta agar KPU menganulir keputusan tersebut.

"KPU akui saja salah soal pembocoran soal debat. Tak usah bertahan dalam kesalahan. Anulir keputusan pembocoran secepatnya. Sebelum masalah merembes ke masyatakat sampai pelosok dan desa-desa," tulis Andi Arief.

• Bahas Kisi-kisi Debat hingga Pemaparan Visi Misi, Said Didu Pertanyakan Netralitas KPU

Dalam unggahan lainnya, Andi Arief berpendapat, KPU harusnya tidak membenarkan kesepakatan Tim Kemenangan Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) terkait hal tersebut.

"KALAUPUN ada kesepakatan antara TKN dan BPN soal bocoran debat, tetap tidak bisa dibenarkan.Itu keputusan salah. KPU jangan memilih jalan yang salah," kicaunya.

• Klaim Kedua Timses Telah Setujui Mekanisme Debat Pilpres, KPU: Tapi di Luar Malah Teriak-teriak

Lebih lanjut, Andi Arief menegaskan, partainya mengecam hal tersebut.

Menurutnya, bocoran pertanyaan justru akan membuat debat Pilpres kehilangan gregetnya.

"Partai Demokrat mengecam TKN, BPN dan KPU yang membuat debat Capres/Wapres kehilangan gregetnya.

Partai Demokrat tidak ingin TKN, BPN dan KPU membohongi rakyat dengan debat sandiwara. Ada apa ini sesungguhnya," cuit Andi Arief.

• Anggap Aneh Langkah KPU Bocorkan Pertanyaan Debat Pilpres, Fadli Zon: Enggak Greget

Sementara itu, diketahui KPU memang akan memberikan kisi-kisi untuk kedua pasangan calon sebelum debat Pilpres pada 17 Januari 2019 mendatang.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pemberian pertanyaan sebelum debat bertujuan agar jawaban pasangan calon dapat lebih mendalam.

Daftar pertanyaan itu dikirimkan kepada kedua pasangan calon peserta debat untuk model pertanyaan terbuka dalam debat.

• Peraturannya Tuai Polemik, KPU: Debat Bukanlah Acara Kuis atau Reality Show yang Penuh Tebak-tebakan

“Dengan memberikan soal sebelumnya, gagasan yang disampaikan pasangan calon bisa lebih diuraikan dengan jelas dan utuh,” ujar Pramono melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (6/1/2019).

Pramono memaparkan, dengan mengirimkan daftar pertanyaan, publik dapat menilai pasangan calon tersebut berdasarkan informasi yang lebih utuh mengenai bagaimana rencana mereka membangun Indonesia lima tahun ke depan.

Tujuan lainnya juga agar debat dapat dijalankan sesuai dengan metode kampanye, yaitu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menjelaskan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu.

• Maruf Amin Ungkap Persiapannya dengan Jokowi Jelang Debat Pilpres Lawan Prabowo-Sandi

"Kesepakatan antara KPU degan kedua timses pasangan capres-cawapres untuk memberikan kisi-kisi soal kepada pasangan calon seminggu sebelum debat kandidat adalah untuk mengembalikan debat ke khittah-nya, yakni sebagai salah satu metode kampanye yang diatur oleh UU," kata dia.

"Lagi pula debat kandidat bukanlah acara kuis atau reality show yang penuh tebak-tebakan, karena bukan itu substansinya. Toh, yang lebih dibutuhkan pemilih adalah gagasannya, visi-misinya, bukan show-nya," ujar Pramono.

Diketahui, dalam debat pilpres nantinya, akan ada dua model pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka serta pertanyaan tertutup.

Untuk model pertanyaan tertutup, masing-masing paslon akan mengajukan pertanyaan ke paslon lainnya. (TribunWow.com)