Pemerintah Tolak Negosiasi, TPNB-OPM Balik Mengancam akan Jatuhkan Korban Warga Sipil

TRIBUNWOW.COM - Menkopolhukam Wiranto menyatakan bahwa pemerintah tidak akan berunding dengan kelompok separatis di Papua.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (17/12/2018), Wiranto menegaskan, pemerintah "tidak pernah berkompromi" dengan kelompok kriminal bersenjata maupun kelompok yang menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menanggapi sikap tersebut, juru bicara Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB) – organisasi yang berkampanye untuk pemisahan Papua dari Indonesia – menuduh pemerintah memelihara konflik di Papua.

• Purnawirawan Sutiyoso Beberkan Sumber Senjata hingga Perselisihan antar Dua Kubu di OPM

• 5 Perwira Pembebasan Sandera OPM Menolak Kenaikan Pangkat, Ini Alasannya!

Tim gabungan TNI-Polri masih memburu kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang bertanggungjawab atas pembunuhan belasan pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga.

Operasi militer ini dikhawatirkan akan mengakibatkan jatuhnya korban dari warga sipil, karena para pemberontak disebut berbaur dengan masyarakat.

Namun Menkopolhukam Wiranto mengatakan bahwa pemerintah tidak akan membuka perundingan damai dengan TPNPB-OPM karena posisi mereka tidak setara.

Ia menyebut kelompok tersebut sebagai "orang-orang khilaf".

"Sebagai negara yang berdaulat dan demokrasi, tentu kita akan menerima kalau mereka insaf. Tapi bukan dalam bentuk negosiasi. Tidak ada negosiasi," kata Wiranto.

• Video Penampakan Pentolan KKB Papua Brigjen Egianus Kogoya, Minta Boikot Pilpres 2019

Wiranto juga membantah klaim TPNB-OPM bahwa pasukan keamanan Indonesia menggunakan bom, yang turut melukai warga sipil. "Tidak ada bom," ujarnya.

Menanggapi pernyataan Wiranto, juru bicara Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menuduh pemerintah Indonesia "memelihara konflik di Papua".

Ia berpendapat, selama pemerintah tidak membuka dialog dengan TPNPB-OPM dan memenuhi tuntutan mereka akan penentuan nasib sendiri, perjuangan kemerdekaan akan terus berlanjut — dan bukan tidak mungkin akan memakan korban.

"Dan kalau korban berjatuhan jangan salahkan rakyat Papua atau TPN, tapi salahkan pemerintah; baik itu rakyat sipil, orang asli Papua maupun non-Papua yang jadi korban itu bukan kesalahannya. Itu ada di pemerintah," kata Ones.

• Natalius Pigai Beri Penjelasan soal KKB di Papua, Ali Ngabalin Minta Masyarakat Percaya Kapolri Saja

Pengamat Papua dari LIPI, Adriana Elisabeth, mendukung penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah di Papua.

Namun ia mengatakan pemerintah juga perlu melakukan dialog dengan kelompok separatis di Papua Barat supaya kekerasan seperti yang terjadi di Nduga tidak berulang.

Ia menilai bahwa masih ada ruang untuk merundingkan kepentingan kedua belah pihak.