Gagal Hadir di ILC, Faldo Maldini Tampak Membagikan Catatan yang Ingin Dipaparkannya via Twitter

TRIBUNWOW.COM - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Faldo Maldini, memberikan catatan soal pemerintah yang disebutkannya telah abai mengurus data.

Dilansir TribunWow.com dari laman Twitter @FaldoMaldini, Rabu (12/12/2018), Faldo mengungkapkan jika catatannya itu rencananya akan dipaparkan di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang pada Selasa (11/12/2018).

Namun, Faldo ternyata tidak jadi datang ke ILC.

Melalui kicauannya, Faldo mengungkapkan, perlu untuk mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak publik karena telah abai mengurus data.

Ia mengungkapkan jika KTP adalah bentuk kehadiran warga.

Dan jika KTP seseorang itu bermasalah, maka kehadiran orang itu sebagai seorang warga juga jadi masalah.

• Dirjen Dukcapil Jelaskan 2 Fase Tata Kelola e-KTP, hingga Chip yang Bisa Dilacak

Menurutnya, persoalan DPT hanya satu contoh dari ketidakmampuan pemerintah mengelola data.

Hal ini lantas membuat kredibilitas pemerintah sebagai sebuah istitusi dipertanyakan publik.

Faldo juga mempertanyakan sejumlah data lainnya, misalnya data beras yang berbeda-beda antara Bulog, Kementan, dan Kemendag.

Lebih lanjut, Faldo juga berpendapat jika kebijakkan pemerintah memiliki banyak inkonsistensi.

Hal-hal terkait itu, tulisnya, membuat Faldo bertanya soal data apa yang dipakai pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan.

Berikut ini kicauan lengkap Faldo mengenai hal tersebut.

"Pemerintah yang abai mengurus data perlu dipertanyakan komitmennya memenuhi hak publik.

Lemahnya kapasitas mengurus data bukan fiktif pada rezim ini.

Karena tidak jadi datang, saya ingin berbagi catatan saya yang rencananya akan saya paparkan di @ILCtv1 Inyiak @karniilyas semalam #UrusData

KTP itu bentuk kehadiran warga, present. Dalam riset kuantitatif, sering ditanya indikatornya jenis kelamin apa?

Peneliti akan jawab, ID atau KTP. Jadi, orang dianggap measurable apabila punya ID.

Peneliti tak mungkin periksa jenis kelamin yang ia wawancarai satu per satu #UrusData," tulisnya.

• Sudjiwo Tedjo Kritik Effendi Gazali di ILC, Penonton Langsung Tertawa dan Tepuk Tangan Mendengarnya

"Jika KTP anda bermasalah, kehadiran anda sebagai citizen juga bermasalah. Begitu rumusnya secara ilmiah.

Negara tentukan akan hadapi masalah pula untuk memenuhi hak konstitusional anda.

Ini bukan hanya soal fisik KTPel. Tetapi lebih dari itu, ini soal present. #UrusData

Soal simpang siur DPT ini hanya salah satu contoh ketidakmampuan mengelola data.

Yang jauh lebih penting, data seperti apa yang digunakan untuk mengeluarkan kebijakan selama ini?

Tentu, itu menjadi pertanyaan bagi publik soal kredibilitas mengurusi persoalan warga. #UrusData

Data penduduk miskin yang diklaim satu digit sepanjang sejarah sebagai keberhasilan. Namun, jumlah penerima bantuan sosial menjadi semakin banyak.

Lain data, lain kebijakan. Kredibilitas pemerintah sebagai institusi dipertanyakan publik, yang harus dipulihkan pemerintah selanjutnya #UrusData

Belum lagi pertikaian antar pembantu petahana soal data.

Data beras saja bisa beda antara Bulog, Kementan, dan Kemendag.

"Matamu!" kata Pak Buwas.

Beliau bilang tidak percaya data BPS. Padahal, data BPS adalah rujukan kami dalam menyampaikan gagasan. Aku kidu piye? #UrusData

Banyak sekali inkonsistensi dalam kebijakan pemerintah.

Abis naik beberapa jam, premium turun lagi harganya. Warga tidak dapat kepastian.

Itu pakai data apa bikin kebijakan? Padahal, kalau liat data, premium gratiskan saja karena sudah jarang di pasaran. Barangnya sulit dicari. #UrusData

Lalu, paket kebijakan ekonomi DNI.

Awalnya, 120an sektor usaha boleh dimiliki asing 100%, warnet aja boleh milik asing 100%, lalu dalam sehari jadi 70an, sehari lagi 50an, besoknya 20an, besoknya batal.

Ini aneh. Data apa yang dipakai? Ini bikin warga pusing, tidak pasti. #UrusData."

• Soal Kasus E-KTP yang Tercecer, Effendi Gazali: Banyak Cerita Menarik dan Lucu di Sini

"Terkait 31 juta DPT tambahan ini juga agak aneh argumen yang digunakan.

Ada yang alamatnya masih dua, ada beberapa yang kosong.

Lalu, seperti apa proses perekaman dan cleaningnya. Mahasiswa semester 4 saja sudah mahir membersihkan data begini, kok pemerintah abal-abal? #UrusData

Kita uji saja argumen Mendagri. Beliau bilang ada beberapa yang bermasalah, alamatnya double.

Kenapa 31 juta yang bermasalah. Kalau ada penambahan penduduk sebanyak itu, berarti sama mengatakan ada yang salah dengan sensus BPS yang terakhir. Ini harus clear. #UrusData

Semakin saya pelajari argumen-argumennya Kemendagri dan Mendagri, semakin kita bingung.

Ini kayak hipotesa komunikasi sederhana, "If you can't convince them, confuse them".

Strategi ini sangat berhasil digunakan. Banyak kawan yang saya tanya, tidak ikuti isu sepenting ini. #UrusData

KPU tidak bisa buka data 31 juta tambahan itu karena alasan data pribadi. Padahal, RUU perlindungan data pribadi belum disahkan oleh DPR.

Apakah data itu tidak bisa dibuka untuk kepentingan bersama peserta pemilu? Ini harusnya bisa diuji sampai ke PTUN. #UrusData."

• Sudjiwo Tedjo: Pencatatan Sipil adalah Pekerjaan di Jalan Sunyi

"Kami berpandangan, potensi pengerdilan hak warga negara sangat besar di 2019.

Pilpres, Pileg DPRD Tk2, Tk1, DPR RI, dan DPD harusnya jadi ajang evaluasi kinerja, tetapi apa yang bisa diharapkan bila 31 juta lebih evaluatornya adalah mitos. Thanks #UrusData," tulis Faldo Maldini.

Diberitakan TribunWow.com sebelumnya, ILC yang tayang pada Selasa (11/12/2018) malam membahas soal e-KTP yang tercecer di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur dengan tema 'ILC Misteri Pemilu 2019'.

Diketahui, sebuah karung berisi ribuan e-KTP ditemukan berceceran di area persawahan yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, pada Sabtu (8/12/2018).

Ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Diberitakan dari Warta Kota, Kapolsek Duren Sawit, Kompol Parlindungan Sutasuhut menyatakan bahwa ribuan e-KTP yang ditemukan anak-anak itu merupakan cetakan lama.

Hal itu diketahui setelah ia melihat data diri dan identitas yang tertera di e-KTP tersebut saat diamankan di Mapolsek Duren Sawit.

"Itu kayaknya cetakan yang lama ya, soalnya masih ada tanggal berlakunya, bukan yang seumur hidup kayak yang sekarang. Tapi masih berlaku, ada yang kadaluarsanya Februari 2019, ada yang Desember ini. Tapi yang sudah kadaluarsa juga banyak," kata Suhut saat dikonfirmasi, Sabtu (8/12/2018).

Mayoritas, alamat penduduk yang tertera di ribuan e-KTP itu, berdomisili di Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

E-KTP itu ditemukan anak-anak saat sedang bermain sepakbola di tanah kosong.

Saat ditemukan, mereka melempar-lempar e-KTP itu seperti kartu remi.

"Anak-anak lagi main bola sekitar jam 11.00 WIB. Terus nemuin karung, dikira barang apa sama mereka, terus dibuka ya kan, ketemu lah itu e-KTP yang sudah tercetak identitasnya. Bukan blanko kosong ya, sudah kecetak. Jadi ada nama, alamat, dan lainnya," ujarnya. (*)