Kabar Tokoh

Sebut Pemberantasan Korupsi Stagnan, Fadli Zon: Data Mematahkan Euphoria Peningkatan Jumlah OTT

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menuliskan catatannya dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi.

Instagram @fadlizon
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon 

4) Ironisnya, selain tak ada peningkatan skor, justru secara peringkat Indonesia turun dari 90 di 2016 menjadi 96 di 2017. Dari sini saja kita bisa melihat kinerja pemerintah dlm upaya pemberantasan korupsi jalan ditempat, bahkan tertinggal.

5) Data di atas sekaligus mematahkan euphoria thdp peningkatan jumlah OTT (operasi tangkap tangan). Sejak awal 2018 hingga saat ini tercatat sudah ada 37 jumlah OTT.

6) Jumlah ini lebih banyak dibanding thn 2016 yg hanya 19 OTT. Tapi faktanya indeks persepsi korupsi kita justru stagnan. Ini menandakan pemberantasan korupsi tak cukup melalui penindakan, tapi jg dibutuhkan komitmen pencegahan korupsi dlm berbagai aspek.

7) Minimnya upaya pembenahan pemberantasan korupsi, diperburuk dgn lemahnya komitmen pemerintah terhadap pencegahan korupsi di tubuhnya sendiri.

8) Ini tercermin dri terlibatnya sejumlah kementerian n lembaga yg justru tersandung kasus korupsi besar. Seperti kasus korupsi di Direktorat Pajak, Kejaksaan, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa.

9) Berdasarkan data BKN 2018, terdapat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yg terlibat tindak korupsi. Dari jumlah tsb, 98 PNS tercatat berada di instansi pusat. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama menjadi dua instansi dgn jumlah PNS yg terlibat korupsi tertinggi.

10) Tak hanya itu, korupsi jg terjadi pd proyek-proyek infrastruktur yg sedang dijalankan pemerintah. Berdasarkan catatan ICW, pd tahun 2017 terdapat 241 kasus korupsi dan suap yg terkait pengadaan sektor infrastruktur.

11) Hal ini menjadikan sektor infrastruktur menempati posisi teratas kasus korupsi. Akibatnya, negara merugi Rp 1,5 triliun dengan nilai suap mencapai Rp 34 miliar.

12) Sy melihat, Potensi pelanggaran akan semakin besar. Apalagi jika proyek infrastruktur dipaksakan untuk selesai 2019. Tentunya akan membuka celah untuk bermain-main dgn anggaran negara.

Hotman Paris Protes Pembangunan Jalan Tol Mangkrak, Fahri Hamzah dan Ferdinand Beri Tanggapan

13) Rendahnya komitmen pemerintah juga tercermin dari berlarut-larutnya pengungkapan kasus Novel Baswedan. Presiden di awal-awal kejadian berjanji menuntaskan kasus ini.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved