Kapitra Sebut Banyak Pejabat Diciduk KPK sebagai Prestasi Jokowi, Ini Tanggapan Ferdinand

Dari indeks skor indeks persepsi korupsi 2004 sebesar 19 persen menjadi 34, di pemerintahan Jokowi selama tiga tahun di angka 37.

Indeks skor persepsi korupsi merupakan keberhasilan dan keseriusan Lembaga anti korupsi (KPK) dalam memberantas tindak korupsi.

• Di Magelang, Warga yang Paling Cepat Bayar Pajak Dapat Hadiah Sepeda

"Yang pertama, indeks persepsi korupsi kita pada tahun 2004, saat pemerintahan berpindah ke SBY kita ada di 19. Begitu pak SBY meninggalkan pemerintahan, 2014, indeks persepsi kita ada di 34, sekarang hanya ada di 37 stagnan 3 tahun."

Kapitra menyindir pernyataan Ferdinand dengan mengatakan, Ferdinand membenci Jokowi karena tak diberi jabatan.

Ferdinand kembali menuturkan, jika kelompok Jokowi berkelit saat disinggung masalah data.

Data yang dikemukakan Ferdinand kemudian dibenarkan oleh Najwa Shihab bahwa skor indeks persepsi korupsi Indonesia memang kini berada di angka 37.

• Fakta Pembunuhan Pekerja di Nduga oleh KKB: Dieksekusi hingga Helikopter TNI Ditembaki

Lanjutnya, kedua pihak membicarakan mengenai strategi membasmi korupsi.

Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf daerah Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan berpolitik adalah untuk memperbaiki nasib bangsa.

"Berpolitik itukan untuk memperbaiki nasib bangsa, kalau untuk memperbaiki nasib bangsa, tidak mungkin ada pemerintahan yang sempurna, dari sebuah pemeritahan yang tidak sempurna itu maka kita harus melakukan koreksi."

Dedi menyebut satu di antaranya pengelolaan anggaran yang kini diprioritaskan untuk kegiatan publik, bukan untuk kegiatan penyelenggaraan birokrasi.

Ia menyebutkan telah ada pencegahan korupsi di ranah DPR, yang mana sebelumnya, jika DPR dapat memiliki honorarium melalu rapat di luar kota, yang mana kunjungan lebih banyak dibanding rapat yang dilakukan.

• Cerita Pria dari Amerika Serikat Berhasil Turunkan Berat Badan 81 Kg dalam 10 Bulan, Ini Rahasianya!

"Regulasi itu harus segera kita rubah, agar honorarium didapat dari rapat-rapat, baik komisi, musyawarah, atau rapat anggaran," ungkap Dedi.

Sedangkan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Tedjo Edhy Purdijanto menuturkan alasan banyaknya penjabat daerah yang tertangkap politik.

"Banyaknya pejabat negara yang tertangkap ini karena biaya politik mahal. Itu setelah ada Undang undang Dasar itu, setelah dikeluarkan amademen secara pemilihan langsung," kata Tedjo.

Menurutnya, perlu untuk kembali mengembalikan undang undang dasar mengenai pengelolaan negara.