Sindir Janji PKS di Pemilu 2019, Fahri Hamzah: Harusnya Miliki Kerangka Pikir sebagai Pelayan Publik

Penghapusan pajak akan berlaku hukum sebaliknya, yaitu secara rasional orang akan mudah memiliki motor, satu keluarga bisa memiliki lebih banyak sehingga volume kendaraan dijalan lebih cepat bertambah. Bisa2 satu rumah punya 5 motor, 5 pembakar BBM dan 5 pengambil ruang jalan.

Potensi pajak hilang sehingga jalan tidak bisa diperlebar, jalan rusak tidak bisa diperbaiki dan secara perlahan kepentingan publik terganggu, kepentingan individu pun akan terusik. Akibatnya juga akhirnya nanti diderita oleh pengendara motor.

Mungkin niat kita juga ingin meringankan beban ojek online, tp motor semakin banyak. Pendaftar ojek online bertambah, di saat yang sama penumpang semakin sedikit karena sudah punya motor sendiri. Dr sisi ekonomi ini justru berdampak buruk pada pelaku ojek online ke depannya.

Pada akhirnya nanti, yang tadinya roda empat sebagai penyebab utama kemacetan, bisa jadi nanti motor penyebab utamanya. Selain menjadi penyebab utama kematian dijalan raya. Datanya dari @kemenhub151 sudah saya tulis kemarin dengan hestek #SepedaMotor

Ini kembali kepada falsafah ruang publik, dai milik bersama dan kendaraan pribadi termasuk #SepedaMotor harus semakin langka. Sebab setiap parkir milik pribadi di ruang publik harus dibayar karena telah mengambil bagian orang lain.

Di negara maju, prinsipnya gini, “negara harus menyiapkan fasilitas transportasi publik untuk menjamin rakyat mau bergerak ke manapun”. Maka barang siapa yang menggunakan ruang publik dengan kendaraan pribadi akan dipajak tinggi. Jadi prioritas negara justru publik.

Hal yang sama dengan SIM, karena SIM itu bukan saja bukti seseorang bisa berkendara, tetapi juga ijin menggunakan ruang publik. Maka, dia harus bayar. Termasuk juga untuk menjamin agar jumlah orang yang bisa masuk ke ruang publik dibatasi demi keamanan dan kenyaman bersama.

Jadi Negara adalah solidaritas agung untuk respublika, maka negara berkepentingan tidak hanya dalam mengatur urusan publik tetapi juga ruang publik, ruang publik akan semakin sempit jika negara tdk hadir mengontrol, krn utk itulah negara hadir.

Maka menghapus pajak speda motor sama artinya dengan menyerahkan ruang publik pada individu, ruang publik akan penuh, sementara itu transportasi publik (mass transportation) yg ramah bagi kepentingan publik banyak akan kehilangan ruang,,,#PajakMotorDanSIM

Demikianlah catatan singkat, sebuah perspektif publik tentang #PajakMotorDanSIM . Semoga bermanfaat. Tks," tulis Fahri.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)