Sindir Janji PKS di Pemilu 2019, Fahri Hamzah: Harusnya Miliki Kerangka Pikir sebagai Pelayan Publik

Negara atau daerah yang pro kepentingan publik pasti tingkat penerimaan pajaknya tinggi, tax ratio besar. Dalam konteks negara, negara yang pelayanan publiknya baik pasti tax rationya besar. Pajak adalah cermin dari kepercayaan kepada negara.

Hampir semua negara maju dimana pelayanan publiknya bagus tax rationya pasti besar (antara 20%-40%). Negara skandinavia (negara dengan pelayanan publik terbaik) memiliki tax ratio di atas 40%. Tax rasio indonesia hanya 11%. Pajak itu cermin perasaan akan kehadiran negara.

Dan karena secara filosofis pajak ini juga memiliki fungsi pengaturan maka ciri masyarakatnya juga kelihatan: tertib, disiplin dan sejahtera, serta tanti-diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan publik. jenis transportasinya variatif: Bus, Subway, MRT, Commuter Line dll.

Dalam konteks teori dan pengalaman tersebut, ide penghapusan #PajakMotorDanSIM adalah langkah mundur dan tidak visioner.

Serta tidak didukung konsep implementasi yang kongkret dan rasional. Motifnya mengejar dukungan individu tapi mengorbankan publik.

Perlu diketahui bahwa pajak kendaraan merupakan sumber penerimaan keuangan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu antara 25-60 persen.
Kalo dibandingkan dgn Total APBD memang tampak kecil, krn APBD juga ditopang oleh DAU, DAK, dan dana perimbangan.

Tp kalo dibandingkan dgn total PAD, jelas pajak kendaraan ini besar dan signifikan. Kalo potensi pajak ini hilang, maka pemda pasti akan “shutdown” dan stabilitas pelayanan publik akan terganggu. Maka saya mendengar, tidak ada Pemda yg setuju termasuk DKI dan Jawa Barat.

Sampai tahun 2018 jumlah kendaraan secara nasional 111 juta, 91 jutanya kendaraan roda dua. katakan pajak motor itu kita rata2kan 250ribu. Maka potensi pajak yang hilang per tahun secara nasional 91 juta x 250 rb = 22.7 triliun. Angka yg cukup besar bagi daerah.

Kalo kita bagi 34 propinsi, akan kita dapatkan rata-rata potensi kehilangan pajak sekitar 600 milyar.

Tentu besar tiap propinsi tergantung volume kendaraan roda duanya. Bagi pemda tentu sumber pendapatan ini besar dan signifikan. Ini ruang manuver Pemda dalam pembiayaan.

Pemda tidak boleh hutang. DAU dan DAK juga tdk bisa digunakan secara fleksibel, karena ada mekanisme pusat yang mengatur. Sumber keuangan apa yang bisa menggantikan, dan siap mengganti potensi keuangan yang hilang ini? Pemda akan dibuat kalangkabut.

Jangankan membuat jalan baru, untuk memperbaiki jalan yang rusak saja selama ini pemda sudah kehabisan akal. Apalagi kalo sumber pendapatan daerah ini hilang. Sistem sentralisasi dalam pengelolaan pendapatan negara membuat Pemda tidak punya banyak pilihan.

Ide penghapusan pajak kendaraan bermotor ini juga akan mengakumulasi permasalahan yang selama ini justru ingin kita pecahkan. Over konsumsi bbm, polusi, kemacetan dan perilaku inefisiensi lain yang menimbulkan biaya sosial dan itu ditanggung publik.

Logika yang mengatakan bahwa yang membuat macet, polusi dan tdk efisien itu kendaraan roda empat. Lalu menghapus pajak kendaraan roda dua. Ini logika yang keliru. Dan tidak konsisten. Sebab keduanya sama saja dalam perspektif publik

Pajak sebagai instrumen ekonomi akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Selama ini pemerintah menerapkan pajak progresif utk kepemilikan kendaraan, semakin banyak kendaraan yang dimiliki maka pajaknya akan berlipat besarnya. ini efektif utk membatasi volume kendaraan.