Terkini Daerah
PPAD Sebut Pemerintah Pusat Harus Ikut Atasi Persoalan Pencemaran Air di Waduk Jatiluhur
Ketua Persatuan PPAD Letjen (Pur) Kiki Syahnakri mengatakan pemerintah pusat harus turut andil untuk mengatasi persoalan di Waduk Jatiluhur.
Penulis: Vintoko
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
PPAD akan memberikan masukan kepada PJT II dalam menghadapi persoalan keramba ikan yang telah jauh melebihi ambang batas.
"Bagian dari pekerjaan itu adalah penyadaran masyarakat itu. Ini tidak mudah dan perlu waktu yang cukup panjang. Masyarakat harus disadarkan bahwa kualitas air yang bagi di Jatiluhur ini bisa meningkatkan perekonomian mereka," ujarnya.
Masalah utama yang perlu diperhatikan, kata Kiki, soal kultur masyarakat terhadap kelestarian lingkungan mereka.
"Pandangan masyarakat terhadap sungai di Jawa, termasuk Jawa Barat, berbeda dengan di Papua.
Masyarakat di Jawa menganggap sungai sekadar halaman belakang, sehingga mereka sering membuang limbah dan sampah di sungai.
Sementara, masyarakat Papua menganggap sungai sebagai sumber penghidupan mereka, sehingga harus dijaga kelestariannya," kata Kiki.
• Jembatan Cipatujah Putus akibat Banjir Bandang, Ridwan Kamil Segera Kirim Instrumen Jembatan Darurat
Sementara Direktur Operasional dan Pengembangan PJT II Antonius Aris Sudjatmiko mengatakan, pencemaran yang terjadi di Waduk Jatiluhur membuat kadar H2S air di sangat sangat tinggi.
Hal itu membuat tingkat korosifitas juga sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah sisa pakan ikan yang tidak termakan, yang jumlahnya bisa ratusan ton per hari.
Saat ini, ujarnya, ada lebih dari 30.000 keramba jaring apung (KJA), padahal kapasitas yang memadai hanya sekitar 2.500 KJA.
"Ini jauh di atas kemampuan danau untuk menerima pengotoran yang terjadi.
Apalagi, saat musim kemarau, di mana tinggi muka air susut. Air kurang tetapi pengotoran sama, sehingga tingkat kontaminasi air juga sangat tinggi," ujarnya.
Salah satu dampak korosifitas yang tinggi itu adalah peralatan di waduk, terutama di instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yang cepat mengalami kerusakan.
Aris pun memperlihatkan gambar-gambar pipa dan tembok di instalasi PLTA yang rusak akibat korosifitas itu.
Sedangkan, Bambang Darmono mengapresiasi langkah PJT II yag bekerja sama dengan instansi terkait, seperti kementerian kelautan dan perikanan (KKP).
Kerja sama PJT II dan KKP, terutama untuk mengembangkan sistem ikan tangkap (culture base fisheries.CBF) dapat mengurangi dampak pencemaran air di Jatiluhur.
