Terkini Daerah
PPAD Sebut Pemerintah Pusat Harus Ikut Atasi Persoalan Pencemaran Air di Waduk Jatiluhur
Ketua Persatuan PPAD Letjen (Pur) Kiki Syahnakri mengatakan pemerintah pusat harus turut andil untuk mengatasi persoalan di Waduk Jatiluhur.
Penulis: Vintoko
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Persoalan pencemaran air yang terjadi di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat bukan hanya menjadi tanggung jawab Perum Jasa Tirta (PJT) II saja.
Dari rilis yang diterima TribunWow.com, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darah (PPAD) Letjen (Pur) Kiki Syahnakri mengungkapkan pemerintah pusat juga harus ikut memikirkan persoalan pencemaran itu.
Menurutnya, Waduk Jatiluhur merupakan objek vital yang strategis untuk memenui kebutuhan air bagi berbagai keperluan masyarakat.
• Sopir Diduga Hilang Konsentrasi, Mobil Rombongan Pengantin Terjun ke Jurang, 3 Orang Tewas
"Ini objek vital yang memiliki peran sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan air, energi, bahkan pangan bagi masyarakat," ujar Kiki saat berkunjung ke Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (6/11/2018).
Dalam kunjungannya, Kiki didampingi Ketua Badan Pengkaian PPAD Bambang Darmono, Ketua Bidang Komunikasi PPAD Setia Purwaka, dan Ketua Bidang Organisasi PPAD Andreas Mere.
Kehadiran jajaran PPAD disambut Direktur Operasional dan Pengembangan PJT II Antonius Aris Sudjatmiko.
Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darah (PPAD) saat mengunjungi Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (6/11/2018). (IST)
"Kewajiban moral kita untuk mengembalikan mutu air di Jatiluhur. Saya kira, apa yang sudah dilakukan PJT II sudah sangat bagus, seperti program culture based fisheries (CBF), biogas, dan pupuk kompos," kata Kiki.
Dikatakannya, Waduk Jatiluhur memiliki peran yang sangat vital, sehingga jangan sampai salah kelola.
"Bayangkan, seandainya jebol, salah kelola, berapa juta orang yang hanyut dan menjadi korban tsunami dari darat," ujarnya.
Kiki menambahkan, limbah kimia di Waduk Jatiluhur cukup membahayakan dan sangat berpengaruh terhadap kualitas air.
Salah satu penyebabnya adalah banyakan keramba jaring apung (KJA).
• Kecewa dengan Film A Man Called Ahok, Fifi Lety: Papaku Seandainya Masih Hidup Pasti Marah Sekali
Jika pemerintah pusat tidak ikut mengelola Waduk Jatiluhur, maka akan banyak daerah yang terancam krisis air, krisis pangan, dan krisis energi.
Oleh karena itu, Kiki mengingatkan, manajemen krisis yang sedang dihadapi PJT II dalam mengelola kualitas air Jatiluhur harus menapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
"Fungsi Jatiluhur untuk ketahanan air, pangan, dan energi sangat luar biasa. Vital luar biasa. Untuk itu pemerintah pusat perlu lebih memperhatikan bagaimana manajemen Waduk Jatiuhur ini. Tidak bisa diserahkan kepada PJT II semata, tetapi juga perlu bantuan berbagai instansi lain, terutama untuk mengubah kultur masyarakat," tuturnya.
Dalam waktu cepat, kata Kiki, PPAD akan membantu mengeliminasi kemungkinan risiko terkait masalah di Jatiluhur.
